Korupsi Reklamasi, Kadishub Era Ahok Ditanya Dampak Lalin Proyek

Pebriansyah Ariefana, Agung Sandy Lesmana

Jum'at, 02 Februari 2018 | 15:10 WIB
Korupsi Reklamasi, Kadishub Era Ahok Ditanya Dampak Lalin Proyek
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah. (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)

Suara.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah meminta keterangan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta pada Senin (29/1/2018). Andri menjadi kepala dinas sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Andri membeberkan pertanyaan penyidik terkait pemeriksaa tersebut. Penyidik hanya menanyakan soal kajian Dishub DKI mengenai analisis dampak lalu lintas perihal proyek reklamasi tersebut.

"Saya jelaskan bahwa tugas dari Dishub itu memberikan rekomtek (rekomendasi teknis) andallalin," kata Andri di Polda Metro Jaya, Jumat (2/2/2018).

Andri mengklaim pemeriksaan tersebut tak berkaitan dengan penetapan Nilai Jual Objek Pajak di pulau reklamasi tersebut. Menurutnya, materi pemeriksaan yang ditanyakan juga tak berkaitan dengan sertifikat maupun Hak Guba Bangunan dalam proyek reklamasi.

"Nggak ada urusannya dengan sertifikat, nggak ada hubungannya dengan berurusan dengan HGB dan nggak ada urusannya dengan NJOP. Ada bangkitan lalinnya nggak itu tugas kami," kata Andry.

Andri menjelaskan rekomtek andallalin itu baru diterbitkan apabila infrastruktur jalan dan bangkitan lalin di pulau reklamasi sudah ada. Bangkitan lalin yang dimaksud Andry adalah pergerakan dalam satuan kendaraan yang timbul akibat sesuatu aktivitas tataguna lahan

"Yang pasti itu belum ada pembangunan, kalau belum ada pembangunan, belum ada bangkitan lalin, kalau belum berarti belum ada andalalin," kata Andry.

Polisi mulai mengusut kasus proyek reklamasi lantaran dianggap ada indikasi korupsi dalam penetapan NJOP pulau C dan D sebesar Rp3,1 juta per meter persegi. Penetapan NJOP di dua pulau tersebut berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta pada 23 Agustus 2017.

Nilai NJOP di 2 pulau reklamasi itu ditetapkan melalui penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik. Polisi juga sudah meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Namun, sejauh ini belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Sandiaga Minta Pejabat DKI Bantu Polisi Usut Korupsi Reklamasi

Sandiaga Minta Pejabat DKI Bantu Polisi Usut Korupsi Reklamasi

News | Kamis, 01 Februari 2018 | 11:04 WIB

Polisi Sudah Periksa Kadishub DKI Jakarta di Korupsi Reklamasi

Polisi Sudah Periksa Kadishub DKI Jakarta di Korupsi Reklamasi

News | Rabu, 31 Januari 2018 | 20:52 WIB

Polisi SP3 Kasus Pencemaran Nama Baik Pengembang Reklamasi

Polisi SP3 Kasus Pencemaran Nama Baik Pengembang Reklamasi

News | Rabu, 31 Januari 2018 | 19:48 WIB

Polisi Telisik Penyelewengan Jabatan di Korupsi Reklamasi

Polisi Telisik Penyelewengan Jabatan di Korupsi Reklamasi

News | Rabu, 31 Januari 2018 | 15:42 WIB

Anies dan Ahok Bisa Diperiksa Polisi di Korupsi Reklamasi

Anies dan Ahok Bisa Diperiksa Polisi di Korupsi Reklamasi

News | Senin, 29 Januari 2018 | 19:49 WIB

Terkini

Kemkomdigi Waspadai Ancaman Serangan Siber, Situs dan Layanan Pemerintah Jadi Sasaran

Kemkomdigi Waspadai Ancaman Serangan Siber, Situs dan Layanan Pemerintah Jadi Sasaran

Tekno | Rabu, 11 November 2026 | 06:30 WIB

Rekrutmen CPNS Batam 2026 Diusulkan 363 Formasi, Guru dan Tenaga Kesehatan

Rekrutmen CPNS Batam 2026 Diusulkan 363 Formasi, Guru dan Tenaga Kesehatan

Batam | Rabu, 11 November 2026 | 06:30 WIB

4 Zodiak yang Menarik Keberuntungan Melimpah pada 11 November 2026

4 Zodiak yang Menarik Keberuntungan Melimpah pada 11 November 2026

Lifestyle | Rabu, 11 November 2026 | 06:25 WIB

Love and Deepspace Rilis 5 Memori Bintang-5 Terbaru, Ada Cerita Android dan AI

Love and Deepspace Rilis 5 Memori Bintang-5 Terbaru, Ada Cerita Android dan AI

Tekno | Rabu, 11 November 2026 | 06:16 WIB

MSCI Rilis Pengumuman Penting Besok, Saham Apa Saja yang Terdampak?

MSCI Rilis Pengumuman Penting Besok, Saham Apa Saja yang Terdampak?

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 06:15 WIB

Festival Film Alternativa Buka Pendaftaran, Sineas Indonesia Berpeluang Bawa Karya ke Panggung Dunia

Festival Film Alternativa Buka Pendaftaran, Sineas Indonesia Berpeluang Bawa Karya ke Panggung Dunia

Entertainment | Rabu, 11 November 2026 | 06:13 WIB

Cara Cek Apakah Saya Mendapatkan BSU Rp900 Ribu?

Cara Cek Apakah Saya Mendapatkan BSU Rp900 Ribu?

Lifestyle | Rabu, 11 November 2026 | 06:05 WIB

Apakah Gibran Dapat Uang Pensiun usai Resign dari Wapres?

Apakah Gibran Dapat Uang Pensiun usai Resign dari Wapres?

Lifestyle | Rabu, 11 November 2026 | 06:00 WIB

Gibran Buka Suara Terkait Polemik Ijazah Dirinya

Gibran Buka Suara Terkait Polemik Ijazah Dirinya

Foto | Rabu, 11 November 2026 | 06:00 WIB

Aman dan Resmi, 5 Alternatif Pinjaman Tanpa BI Checking & Cek SLIK OJK

Aman dan Resmi, 5 Alternatif Pinjaman Tanpa BI Checking & Cek SLIK OJK

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 05:05 WIB

×