Gerindra Sebut Ada Gerakan Jadikan Jokowi Capres Tunggal di 2019

Pebriansyah Ariefana, Dian Rosmala

Kamis, 01 Maret 2018 | 21:57 WIB
Gerindra Sebut Ada Gerakan Jadikan Jokowi Capres Tunggal di 2019
Presiden Joko Widodo melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/2/2018). (Biro Kepresidenan)

Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengendus ada upaya dari partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo, agar dimungkinkannya kandidat tunggal di Pilpres 2019.

Sebab itu, saat ini muncul wacana memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi pada Pilpres 2019. Prabowo diposisikan sebagai calon wakil Jokowi.

"Kami sebenarnya sudah mendeteksi dan sudah mengendus sejak awal, sejak pembentukan UU Pemilu itu dari partai pendukung pemerintah, bahkan draf dari pemerintah itu dimungkinkan untuk adanya calon tunggal," kata Riza di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).

Sebab itu, dalam pembahasan UU Pemilu di DPR, Fraksi Gerindra tidak sependapat dengan sejumlah partai pendukung pemerintah. Meskipun pada akhirnya UU tersebut disahkan melalui rapat paripurna DPR

"Itu kami tentang. Seharusnya tidak boleh ada calon tunggal. Tapi pada akhirnya dimungkinkan adanya calon tunggal. Pasalnya ada, jadi melawan kotak kosong. Itu yang kami deteksi dan fraksi Gerindra keberatan," ujar Riza.

Menurut Riza, sistem demokrasi tak membenarkan adanya calon tunggal, karena akan mengurangi partisipasi rakyat. Demokrasi mesti memberi ruang seluas-luasnya kepada publik untuk menentukan presidennya.

"Ini sesuai UU, warga negara itu punya hak memilih dan dipilih. Kalau ada calon tunggal, masyarakat tidak punya hak pilih karena hanya ada satu calon. Itu kami tentang. Tapi kan di parlemen yang berkuasa itu partai pemerintah dan bersikeras dengan adanya calon tunggal," tutur Riza.

Kata dia, ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau dikenal dengan presidential threshold sebanyak 20 persen, adalah upaya penggiringan ke arah calon tunggal.

"Sekalipun masih ada 80 persen tapi hitungan partai itu kan tidak persis. Jadi dimungkinkan partai 10 partai yang punya hak untuk mengusung itu dikerucutkan untuk satu calon tunggal. Itu yang dipahami partai pengusung," ujar Riza.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, upaya memunculkan calon tunggal sangat melukai demokrasi dan hak warga negara.

Ia melanjutkan, setelah dimungkikan calon tunggal olegmh regulasi yang ada, kini tengah diupayakan supaya partai yang hingga saat ini belum mendukung Jokowi, masuk dalam koalisi. Salahsatunya dimunculkan wacana Prabowo menjadi wakil Jokowi.

"Kami yakin masyarakat Indonesia sudah cerdas dan memahami. Pak Prabowo orang yang baik dan low profile, negarawan, selama ini sangat NKRI, merah putih ,dan menjunjung kedaulatan rakyat. Kami tetap yakin optimis Pak Prabowo akan menjadi presiden di 2019," kata Riza.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Dukung Jokowi, PDIP Gelar Pelatihan Manajer Kampanye

Dukung Jokowi, PDIP Gelar Pelatihan Manajer Kampanye

News | Kamis, 01 Maret 2018 | 21:47 WIB

PSI Dukung Jokowi Dalam Pilpres 2019

PSI Dukung Jokowi Dalam Pilpres 2019

News | Kamis, 01 Maret 2018 | 21:28 WIB

Prabowo Atau Jokowi? PKS Punya Pilihan 9 Capres-Cawapres

Prabowo Atau Jokowi? PKS Punya Pilihan 9 Capres-Cawapres

News | Kamis, 01 Maret 2018 | 18:13 WIB

PKS Menolak Tawaran Dukung Jokowi di Pilpres 2019

PKS Menolak Tawaran Dukung Jokowi di Pilpres 2019

News | Kamis, 01 Maret 2018 | 17:55 WIB

Wacana Jadi Cawapres Jokowi, Prabowo: Saya Dengar Suara Rakyat

Wacana Jadi Cawapres Jokowi, Prabowo: Saya Dengar Suara Rakyat

News | Kamis, 01 Maret 2018 | 17:11 WIB

Terkini

Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?

Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 22:10 WIB

Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru

Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 21:50 WIB

Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan

Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 21:31 WIB

Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula

Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 21:27 WIB

DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal

DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 21:20 WIB

Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji

Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 21:17 WIB

Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko

Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 21:14 WIB

Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas

Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 21:02 WIB

Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum

Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 20:55 WIB

Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru

Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 20:44 WIB