Suara.com - Sekelompok pengacara yang menamakan diri Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mencium agenda politik dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). ACTA akan melaporkannya ke Ombudsman RI.
Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburokhman curiga pertemuan itu membicarakan pemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Sebab PSI sudah terang-terangan mendukung Jokowi.
"Kami curiga itu. Pertemuan itu berbau politik untuk pemenangan. Ini kan tahun politik," kata Habiburokhman saat dihubungi suara.com, Minggu (4/3/2018) sore.
ACTA menuding pertemuan Jokowi-PSI, Kamis (1/3/2018) itu melanggar Pasal 1 Angka 3 UU 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Presiden dinilai menggunakan kewenangannya sebagai penyelenggara negara yang menimbulkan kerugian negara. Sebab pertemuan dilakukan di jam kerja presiden.
Laporan resminya akan diberikan ke Ombudsman, Senin (4/3/2018).
"Ini serius, kami akan laporkan besok," tutup Habiburokhman.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan pertemuan Jokowi dan PSI hanya sebatas silaturahmi.
"Tentunya ini dalam rangka silaturahmi, tidak ada materi yang sifatnya khusus karena pasti Presiden memahami bahwa Istana bukan untuk kegiatan bersifat politik praktis," ujar Pramono saat berada di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (3/3/2018)
Pramono menyampaikan hal tersebut, menanggapi adanya kritik dari para tokoh maupun pengamat yang menyebut pertemuan itu akan menimbulkan kecurigaan pihak-pihak tertentu.
Menurutnya, pertemuan itu wajar dilakukan antara presiden dengan pengurus partai politik, namun tentunya dengan batasan-batasan tertentu.
Pramono mengapresiasi langkah anak muda yang memilih untuk terjun dalam suatu wadah partai politik. Menurut dia, kehadiran anak muda di partai politik akan mampu mengubah wajah perpolitikan di Indonesia ke arah yang lebih baik lagi ke depannya.
TERPOPULER
