Makna Jokowi Membuka Pintu Istana untuk Semua Partai Politik

Suara.com - Sepanjang awal bulan ketiga tahun politik ini bisa jadi merupakan pekan bermuatan politis yang tinggi bagi Presiden Joko Widodo. Mantan Gubernur DKI itu mengawali Maret 2018 melalui pertemuan dengan pengurus partai baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 1 Maret 2018 itu sempat menuai pro dan kontra yang begitu santer. Presiden dituduh telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya serta menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis.

Bahkan ada pihak yang berencana melaporkan pertemuan Jokowi dengan PSI ke Ombudsman.

Jujur saja, barangkali Jokowi pun terganggu dengan tuduhan itu. Namun bukan Jokowi namanya jika tak punya cara untuk meredam serangan lawan-lawan politiknya.

Meski saat menghadapi itu, Sekretaris Negara Pramono Anung mengatasnamakan Istana mengaku tidak mau ambil pusing karena menurutnya, Jokowi tetap pada porsinya sebagai Kepala Negara saat bertemu PSI.

Bagi Jokowi, kata Pramono, pintu istana adalah milik semua, maka partai-partai yang datang ingin bertemu Presiden seluruhnya atas inisiatif sendiri.

Mereka umumnya ingin menyampaikan program-program kerja partai termasuk memberikan dukungan kepada pemerintahan.

Namun Pramono menegaskan, Presiden sama sekali tidak turut serta membahas konsolidasi dan berpolitik praktis dalam pertemuan dengan partai atau tokoh politik di istana.

Partai Lain Seakan ingin meredam kontroversi yang terus timbul, lima hari berselang setelah bertemu partai yang diketuai oleh Grace Natalie itu, Presiden membuka pintu istana untuk dua partai lain.

Pada 5 Maret 2018, di hari yang sama namun berbeda waktu, Presiden Jokowi menerima Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT).

Baik AHY maupun HT mengaku menyampaikan undangan untuk acara besar partai mereka, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2018 untuk Partai Demokrat dan Rapimnas Perindo pada 21-22 Maret 2019.

HT sesaat setelah bertemu Presiden di istana menyampaikan bahwa pihaknya sendiri yang meminta waktu kepada Presiden untuk bertemu dan menyampaikan undangan.

Sebagai partai baru, Presiden sekaligus memberikan arahan kepada Perindo agar turut serta menciptakan pemilu yang jujur dan adil tanpa politik uang.

Ia sendiri mengaku tidak takut menuai kontroversi sebagaimana yang terjadi dengan PSI setelah bertemu Presiden.

Menurut dia, tidak ada pelanggaran aturan apapun untuk bertemu Presiden di istana.

AHY pun serupa, setelah diterima Presiden, putra tertua SBY itu berujar bahwa ia menyampaikan undangan kepada Presiden untuk hadir dalam acara Rapimnas Partai Demokrat.

Ia pun membawa pesan dari SBY tentang ucapan selamat sukses dalam memimpin negeri ini dengan berbagai situasi politik yang semakin kompleks di masa-masa menjelang pesta demokrasi.

Maka setelah pertemuan itu, rona kontroversi politik praktis di dalam Istana Presiden pun meredup.

Untuk Semua Filosofi "tahta untuk rakyat" menjadi dogma yang dianut oleh Presiden ketujuh RI, Jokowi. Pria berdarah Jawa itu seakan tidak ingin menikmati istana sendirian.

Sebisa mungkin, Jokowi yang terkenal selalu ingin dekat dengan rakyat itu, ingin membuka pintu istana selebar mungkin kepada masyarakat.

Jika bukan terhalang alasan prosedur pengamanan, barangkali seluruh istana bisa dengan mudah diakses oleh siapa saja.

Hal inilah yang menurut Dewan Pakar DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Banten Adi Abdillah menjadi ciri khas yang membedakan Jokowi dengan para pendahulunya.

Menurut dia, Presiden memang memiliki gaya masing-masing dalam pemanfaatan istana dan Jokowi lebih memilih membuka sekat kekakuan dan kesan "angker" dengan mempersilakan rakyat mengakses istana lebih leluasa ketimbang sebelumnya.

Sejak awal terpilihnya pun bahkan Jokowi menggelar pesta rakyat di halaman istana.

Oleh karena itu, Adi menilai Istana Kepresidenan idealnya memang terbuka bagi siapa saja mulai dari tamu negara hingga seluruh elemen anak bangsa di Tanah Air.

Dalam konteks itu seluruhnya bahkan pengurus partai politik sekalipun berhak bertamu dan diterima oleh Presiden di kompleks Istana Kepresidenan.

Dari pintu istana Jokowi, semua berharap ada tahta untuk rakyat. (Antara)