Suara.com - Undang Undang Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3), sudah lewat tiga puluh hari masa kerja pasca ditetapkan melalui rapat paripurna DPR pada 12 Februari lalu. Dengan begitu, UU MD3 akan berlaku meski belum ditandatangani Presiden Joko Widodo. Hal ini seperti disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
"Sesuai dengan aturan yang ada tentang perundang-undangan, maka hari ini adalah hari terakhir. Dan mulai jam 00.00 nanti malam, UU itu sudah berlaku," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di DPR, Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Bamsoet-begitu dia akrab dipanggil, berharap pemerintah segera memberikan nomor atas UU MD3 hasil revisi tersebut besok dan segera diundangkan.
Bambang menyakinkan bahwa inti daripada sejumlah pasal di UU MD3 yang dianggap kontroversial tak perlu dikhawatirkan publik. Politikus Partai Golkar berdalih UU MD3 sesungguhnya hanya mengatur tata cara dalam parlemen.
"Tidak ada yang namanya anggota DPR jadi kebal hukum, tidak ada. Tidak ada UU MD3 akan merusak demokrasi, tidak ada UU MD3 kemudian sewenang-wenang, upaya pemanggilan paksa," tutur Bambang.
Dikatakan Bambang, klausul terkait pemanggilan paksa sebenarnya sudah ada sejak UU MD3 dibentuk. Namun, pasal tersebut tak pernah diterapkan karena semua mitra DPR kooperatif.
"Tidak pernah digunakan karena semua menteri, kepala tinggi negara, kepala lembaga, sekali dua kali tidak datang, ketiganya pasti datang," ujar Bambang.
"Ambil contoh kemarin pimpinan KPK di Komisi III tidak pernah tidak datang. Diundang pasti datang. Jadi patuh kepada aturan main yang ada di DPR. Jadi nggak perlu dikhawatirkan soal adanya ancaman bagi demokrasi," tambah Bambang.
Untuk diketahui, pasal kontroversial yang dimaksud yakni pasal 73, 122, dan 245.
Pasal 73 yaitu terkait pemanggilan paksa terhadap pihak-pihak yang mangkir dari panggilan DPR. Dalam hal ini, DPR mewajibkan Polri untuk melakukan pemanggilan paksa. Bahkan, pihak yang mangkir dari panggilan DPR bisa ditahan.
Sedangkan Pasal 122 yaitu terkait penghinaan terhadap lembaga DPR dan anggota DPR. Dalam pasal itu diatur Mahkamah Kehormatan Dewan bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.
Sementara Pasal 245 yaitu terkait hak imunitas anggota DPR. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemanggilan penyidikan terhadap anggota DPR oleh aparat penegak hukum, harus mendapatkan persetujuan Presiden.
TERPOPULER
