'OPS RT', Kode Uang Suap Bupati Rita

Reza Gunadha, Nikolaus Tolen

Rabu, 21 Maret 2018 | 16:18 WIB
'OPS RT', Kode Uang Suap Bupati Rita
Bupati nonaktif Kutai Kartanegara, Rita Widyasari dan Khairudin, Komisaris PT Media Bangun Bersama, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/2).

Suara.com - Kode yang diduga dipakai untuk transaksi uang suap Bupati nonaktif Kutai Kertanegara Rita Widyasari dari pihak swasta, terungkap dalam sidang lanjutan kasus itu, Rabu (21/3/2018).

Dalam sidang tersebut, jaksa KPK menghadirkan Direktur II PT Citra Gading Asritama (PT CGA) Ika Iskandar sebagai saksi.

Pada sidang tersebut, Ika mengakui Bupati Rita menerima Ro227 juta dari PTCGA. Uang itu ditujukan untuk kegiatan operasional Rita. Pada teknis transaksinya, uang itu diberi kode “OPS RT”.

"Saya hanya pengantar saja, ditulis di situ ada OPS RT, maksudnya untuk operasional bu Rita," kata Ika di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Selain itu, Ika juga mengatakan bahwa Rita juga menerima sejumlah uang dolar AS dan rupiah dari PT CGA.

"Diperintah oleh Pak Ichsan Suadi, untuk membawa uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dimasukan dalam tas ransel penuh," katanya.

Ika mengakui hanya mengikuti perintah atasannya, yakni Direktur Utama  PT CGA Ichsan Suaidi untuk membawa uang ke Balikpapan. Namun, saat itu, dia juga bertemu dengan Ichsan dalam pesawat menuju Balikpapan.

"Saya hanya diperintah saja. Saya tidak tahu uang itu untuk apa," katanya.

Ika mengakui baru mengetahui uang tersebut untuk Rita Widyasari setelah diperiksa oleh penyidik KPK.

baca juga

"Baru tahu dari penyidik ada tanda bahwa uang dolar itu untuk ibu Rita," tutupnya.

Dalam perkara ini, Rita Widyasari didakwa menerima uang gratifikasi Rp469 miliar terkait perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar.

Gratifikasi itu diterima melalui Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin, yang juga tim 11 pemenangan Bupati Rita.

Salah satu uang yang diterima Rita dari Dirut PT Citra Gading Asritama Ichsan Suaidi terkait proyek pembangunan RSUD Parikesit, proyek pembangunan Jalan Tabang tahap III baru, proyek pembangunan SMA N Unggulan 3 Tengarong.

Kemudian proyek lanjutan semenisasi kota bangun Ilir Liang, proyek Kembang Janggut Kelekat, proyek irigasi Jonggon dan proyek pembangunan Royal World Plaza Tenggarong. Uang yang diterima sebesar Rp49,5 miliar secara bertahap.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

KPK Masih Cari Bukti Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Masih Cari Bukti Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis

News | Rabu, 21 Maret 2018 | 12:26 WIB

Kegiatan Bersama Dibuka Tersangka Korupsi, Begini Penjelasan KPK

Kegiatan Bersama Dibuka Tersangka Korupsi, Begini Penjelasan KPK

News | Selasa, 20 Maret 2018 | 21:34 WIB

Detik-detik Penyidik KPK Geledah Kamar Wali Kota Malang Non Aktif

Detik-detik Penyidik KPK Geledah Kamar Wali Kota Malang Non Aktif

News | Selasa, 20 Maret 2018 | 21:01 WIB

Kasus Suap Hakim PN Tangerang, KPK Periksa 3 Saksi

Kasus Suap Hakim PN Tangerang, KPK Periksa 3 Saksi

News | Selasa, 20 Maret 2018 | 20:57 WIB

Tak Etis, KPK Didesak Setop Kegiatan Bareng Gubernur Zumi Zola

Tak Etis, KPK Didesak Setop Kegiatan Bareng Gubernur Zumi Zola

News | Selasa, 20 Maret 2018 | 20:50 WIB

Terkini

Baru Belajar Investasi? Intip Aplikasi New BIONS by BNI Sekuritas!

Baru Belajar Investasi? Intip Aplikasi New BIONS by BNI Sekuritas!

Your Say | Rabu, 11 November 2026 | 17:52 WIB

Syahganda Mentahkan Manuver Gibran saat Presiden Tengah Sibuk Cari Tahu Pengguna Sadapan Listyo

Syahganda Mentahkan Manuver Gibran saat Presiden Tengah Sibuk Cari Tahu Pengguna Sadapan Listyo

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:52 WIB

4 Korean Pore Sheet Mask untuk Merawat Pori-Pori dan Kontrol Sebum

4 Korean Pore Sheet Mask untuk Merawat Pori-Pori dan Kontrol Sebum

Your Say | Rabu, 11 November 2026 | 17:50 WIB

11 Anggota DPR Fraksi Gerindra Ikut Ajukan HMP Pemakzulan Wapres Gibran, Ini Nama-namanya

11 Anggota DPR Fraksi Gerindra Ikut Ajukan HMP Pemakzulan Wapres Gibran, Ini Nama-namanya

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:43 WIB

Hercules Dicecar 14 Pertanyaan Oleh KPK Soal Uang Rp800 Juta dari Summarecon

Hercules Dicecar 14 Pertanyaan Oleh KPK Soal Uang Rp800 Juta dari Summarecon

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:38 WIB

Singgung Kejujuran dan Rasa Malu, Legislator PKS Paling Banyak Usul HMP Pemakzulan Gibran di DPR

Singgung Kejujuran dan Rasa Malu, Legislator PKS Paling Banyak Usul HMP Pemakzulan Gibran di DPR

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:33 WIB

Menakar Batas Ketahanan Ban Giti Tembus Kecepatan Ekstrem 503 Kilometer Per Jam

Menakar Batas Ketahanan Ban Giti Tembus Kecepatan Ekstrem 503 Kilometer Per Jam

Otomotif | Rabu, 11 November 2026 | 17:30 WIB

Gegara Pengumuman 300 Saham Terkena HSC, IHSG Langsung Anjlok 0,21%

Gegara Pengumuman 300 Saham Terkena HSC, IHSG Langsung Anjlok 0,21%

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 17:27 WIB

Ragnar Oratmangoen Kesal Piala Asia 2027 Diundur, Sudah Tak Sabar Bela Timnas Indonesia

Ragnar Oratmangoen Kesal Piala Asia 2027 Diundur, Sudah Tak Sabar Bela Timnas Indonesia

Bola | Rabu, 11 November 2026 | 17:24 WIB

Tim Hukum Prof Dasaad Bongkar Dalih Dewan Etik PERKI, Sanksi Dinilai Cacat Hukum

Tim Hukum Prof Dasaad Bongkar Dalih Dewan Etik PERKI, Sanksi Dinilai Cacat Hukum

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:23 WIB

×