Suara.com - Dalam kurun waktu lima tahun terakhir sekitar 4.000 orang nelayan atau pekerja di sektor perikanan menjadi korban kejahatan human trafficking.
Hal ini seperti diungkapkan Deputi Menko Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak usai acara Forum Konsultatif mengenai Kerjasama Regional Melawan Perdagangan Manusia, Eksploitasi Kerja dan Perbudakan di Laut, Sujatmiko di Kuta, Badung, Selasa (27/3/2018).
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata menunjukkan saat ini ada 4.000 orang yang bekerja diperikanan menjadi korban perdagangan manusia.
“4.000 orang yang jadi korban itu berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahwa segitu banyaknya pekerja di laut yang menjadi korban. Pekerja di laut siapa yang melindungi? laut jauh dari mana-mana, mereka rentan terkena eksploitasi,” terang Sujatmiko.
Pekerja di laut seperti nelayan dan ABK, lanjut Sujatmiko, rentan akan eksploitasi seks, kekerasan, dipukul, dibunuh, ada juga yang dilempar ke laut.
“Menurut ibu Susi Pudiastuti ada 4.000 orang yang jadi korban. Kami memang sulit untuk mendata hal itu. Nelayan ini mereka jarang pulang, melaut bisa berbulan-bulan baru pulang,”jelasnya.
Menurutnya, hal itu bisa terjadi lantaran nelayan dan pekerja di laut asal Indonesia dikapteni warga asing. Pemilik kapalnya orang asing, berbendera luar negeri, dan posisinya berada di lautan lepas.
“Hal ini sangat kompleks. Kalau masih di tanah, di rumah, atau home industri kami masih mudah mengontrol. Tapi, kalau di laut agak susah. Di sinilah kami dari negara akan hadir,”katanya.
Diterangkan Sujatmiko, yang memberikan ijin suatu kapal beroperasi itu tidak hanya dari satu kementerian saja seperti halnya yang memberikan ijin kapalnya dari KKP. Yang memberikan ijin warga menjadi ABK pun dari kementerian lain.
Baca Juga: Mengerikan! NTT Zona Merah Kasus Perdagangan Manusia
“Yang memberikan ijin itu berbeda-beda, masih belum terkoordinasikan,”katanya.
Pihaknya menyatakan, bahwa warga Indonesia yang menjadi korban kasus human trafficking di perikanan ini paling banyak terjadi di Malaysia, Taiwan, Thailand, Korea, bahkan sampai Amerika Latin.
Langkah-langkah untuk melindungi tenaga kerja perikanan dan TKI pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sudah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti KBRI dan Bareskrim Polri.
“Di sini sulit untuk menangkap pelakunya. Kenapa sulit karena bisa multinasional, pemilik kapal siapa, benderanya siapa. perairanya dimana. Ini lah yang sulit, apalagi kalau sudah di laut bebas,” tegasnya.
(Kontributor: Sukiswanti)
