Pengacara Abu Tours Ingin Pemerintah Ikut Bertanggung Jawab

Ferry Noviandi | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Selasa, 10 April 2018 | 00:03 WIB
Pengacara Abu Tours Ingin Pemerintah Ikut Bertanggung Jawab
Penyidik Polda Sulsel menyita empat aset milik Abu Tours di Makassar, Selasa (27/3/2018). (Suara.com/Salviah)

Suara.com - Tim kuasa hukum Direktur Utama PT. Amanah Bersama (Abu Tours), Muhammad Hamza Mamba menyayangkan ketidakpedulian Kementerian Agama tentang regulasi bisnis pengumpulan dana yang dijalankan oleh para perusahaan penyedia jasa travel.

Pasalnya sistem bisnis pengumpulan dana yang kini menjadi tren di kalangan perusahaan-perusahaan penyedia jasa travel dan umrah tidak berjalan dengan baik, contohnya kasus First Travel dan disusul oleh Abu Tours.

Salah satu kuasa hukum Hamza Mamba, Kanon Armiyanto menjelaskan fakta hampir semua perusahaan travel dan umrah menggunakan sistem tersebut.

"Saya tidak menuduh yang lain, tapi hampir semua perusahaan travel umrah itu pasti pakai sistem seperti ini, pengumpulan dana. Seharusnya jangan dilakukan pembiaran oleh pemerintah khususnya departemen agama. Kalau ini terjadi kan dana masyarakat yang harus dijaga, triliunan loh. Ini Abu Tours aja Rp1,4 triliun belum travel-travel yang lain," ujar Kanon Armiyanto, saat menggelar konferensi pers di Gedung Wira Usaha, Kuningan, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Kanon mengaku prihatin melihat kondisi masyarakat karena sikap pemerintah yang tidak melakukan tindakan atas sistem bisnis pengumpulan dana.

"Abu Tours sekarang dicabut izinnya. Tapi Abu Tours tetap disuruh diberangkatkan jemaahnya. Siapa yang bertanggung jawab jemaah berangat umrah, kalau terjadi kecelakaan asuransi mau bayar dengan posisi Abu Tours sudah dicabut izinnya, berarti kan jemaahnya ilegal," katanya.

Ia berharap agar pemerintah turut mengandil peran berkoordinir dalam pemberangkatan jemaah yang tersisa. Hal tersebut disebabkan Abu Tours sudah tidak memiliki kewenangan untuk mengurus para jemaah yang belum juga berangkat umrah karena izinnya yang dicabut.

"Saya minta pemerintah supaya juga ambil peran jangan asal ngomong itu cabut untuk kemudian Abu Tours bertanggung jawab. Saya setuju untuk pencabutan izin Abu Tours, tapi coba bertanggung jawab jangan melakukan kesalahan kedua kali terhadap masyarakat," katanya.

"Saya sih penginnya pemerintah juga mengkoordinir terhadap pemberangkatan jemaah ini kan ada sisa uang Abu Tours untuk berangkatkan jemaah yang lainnya. Abu Tours izinnya sudah tak ada," sambungnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Terkini

Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'

Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 22:21 WIB

Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng

Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 22:04 WIB

Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh

Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:56 WIB

Babak Baru Kasus Andrie Yunus: Puspom TNI Izin LPSK Periksa Korban Usai Ditolak Dokter

Babak Baru Kasus Andrie Yunus: Puspom TNI Izin LPSK Periksa Korban Usai Ditolak Dokter

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:49 WIB

Dapur MBG Kembali Beroperasi Usai Libur Lebaran, Relawan: Kangen Suara Ompreng

Dapur MBG Kembali Beroperasi Usai Libur Lebaran, Relawan: Kangen Suara Ompreng

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:08 WIB

Jaga Semangat Belajar Siswa, Satgas PRR Kebut Renovasi Fasdik Terdampak Bencana

Jaga Semangat Belajar Siswa, Satgas PRR Kebut Renovasi Fasdik Terdampak Bencana

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:02 WIB

Usai Jepang, Presiden Prabowo Tiba di Korea Selatan Lanjutkan Diplomasi Asia Timur

Usai Jepang, Presiden Prabowo Tiba di Korea Selatan Lanjutkan Diplomasi Asia Timur

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:54 WIB

'Kirim Putra Trump, Anak Netanyahu, dan Pangeran-pangeran Arab Perang ke Iran!'

'Kirim Putra Trump, Anak Netanyahu, dan Pangeran-pangeran Arab Perang ke Iran!'

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:54 WIB

Gudang Sound System di Kembangan Ludes Dilalap Api, 15 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi

Gudang Sound System di Kembangan Ludes Dilalap Api, 15 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:29 WIB

Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli di Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung: Untuk Yakinkan Hakim!

Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli di Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung: Untuk Yakinkan Hakim!

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:16 WIB