Pengacara Abu Tours Ingin Pemerintah Ikut Bertanggung Jawab

Suara.com - Tim kuasa hukum Direktur Utama PT. Amanah Bersama (Abu Tours), Muhammad Hamza Mamba menyayangkan ketidakpedulian Kementerian Agama tentang regulasi bisnis pengumpulan dana yang dijalankan oleh para perusahaan penyedia jasa travel.

Pasalnya sistem bisnis pengumpulan dana yang kini menjadi tren di kalangan perusahaan-perusahaan penyedia jasa travel dan umrah tidak berjalan dengan baik, contohnya kasus First Travel dan disusul oleh Abu Tours.

Salah satu kuasa hukum Hamza Mamba, Kanon Armiyanto menjelaskan fakta hampir semua perusahaan travel dan umrah menggunakan sistem tersebut.

"Saya tidak menuduh yang lain, tapi hampir semua perusahaan travel umrah itu pasti pakai sistem seperti ini, pengumpulan dana. Seharusnya jangan dilakukan pembiaran oleh pemerintah khususnya departemen agama. Kalau ini terjadi kan dana masyarakat yang harus dijaga, triliunan loh. Ini Abu Tours aja Rp1,4 triliun belum travel-travel yang lain," ujar Kanon Armiyanto, saat menggelar konferensi pers di Gedung Wira Usaha, Kuningan, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Kanon mengaku prihatin melihat kondisi masyarakat karena sikap pemerintah yang tidak melakukan tindakan atas sistem bisnis pengumpulan dana.

"Abu Tours sekarang dicabut izinnya. Tapi Abu Tours tetap disuruh diberangkatkan jemaahnya. Siapa yang bertanggung jawab jemaah berangat umrah, kalau terjadi kecelakaan asuransi mau bayar dengan posisi Abu Tours sudah dicabut izinnya, berarti kan jemaahnya ilegal," katanya.

Ia berharap agar pemerintah turut mengandil peran berkoordinir dalam pemberangkatan jemaah yang tersisa. Hal tersebut disebabkan Abu Tours sudah tidak memiliki kewenangan untuk mengurus para jemaah yang belum juga berangkat umrah karena izinnya yang dicabut.

"Saya minta pemerintah supaya juga ambil peran jangan asal ngomong itu cabut untuk kemudian Abu Tours bertanggung jawab. Saya setuju untuk pencabutan izin Abu Tours, tapi coba bertanggung jawab jangan melakukan kesalahan kedua kali terhadap masyarakat," katanya.

"Saya sih penginnya pemerintah juga mengkoordinir terhadap pemberangkatan jemaah ini kan ada sisa uang Abu Tours untuk berangkatkan jemaah yang lainnya. Abu Tours izinnya sudah tak ada," sambungnya.