Suara.com - Anggota Tim Kuasa Hukum Menteri Hukum dan HAM, I Wayan Sudirta menegaskan jika pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang karena status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia dicabut. Sebab kebijakan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Ini sama sekali tidak ada kesewenang-wenangan atau arogansi, segalanya sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah Hukum Administrasi Negara," ujar I Wayan, (19/4/2018).
I Wayan Sudirta menjelaskan dari segi keabsahan objek gugatan dalam perkara ini, telah sesuai dan berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
"Jadi Penggugat justru menggugat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang secara hukum telah memenuhi syarat-syarat keabsahan,"katanya.
Diuraikan juga dalam Kesimpulan Tim Kuasa Hukum Menteri Hukum dan HAM R.I, bahwa latar belakang pencabutan status badan hukum HTI sesuai Hukum Tata Negara.
Pancasila selaku Ideologi Negara, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Bentuk Negara Republik Indonesia tidak dapat diubah.
Menurut Hafzan Taher (tim Kuasa Hukum Menteri Hukum dan HAM R.I) pihaknya telah mengetahui bahwa sebelum status badan hukumnya dicabut, penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk mendirikan negara trans nasional Islam serta mengembangkan dan
menyebarluaskan suatu paham atau sistem yang bertentangan dengan Pancasila.
"Itu semuanya ada dalam bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan ini,” ujarnya.
Video-video, buletin-buletin, matriks mengenai kegiatan Penggugat dan juga hal-hal yang telah disampaikan para ahli dan saksi-saksi dalam persidangan telah membuktikan apa yang menjadi latar belakang dicabutnya status badan hukum penggugat, serta bagaimana penggugat yang sebenarnya.
Teguh Samudera (tim Kuasa Hukum Menteri Hukum dan HAM R.I) menegaskan, dengan adanya latar belakang tersebut maka untuk melindungi kepentingan bangsa yang lebih besar, sudah tepat status badan hukum Penggugat dicabut berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Ini semua untuk menjaga keutuhan Negara serta menjaga Persatuan dan Kesatuan.
Apabila Pancasila digantikan oleh paham (ideologi) lain, maka persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika akan hilang. Jika keinginan Penggugat tercapai untuk mendirikan negara trans-nasional Islam, maka NKRI tidak ada lagi.
"Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam Kesimpulan ini kami mohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", tuturnya.
Persidangan perkara Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan HTI (No.211/G/201/PTUN.JKT) di Pengadilan Tata Usaha Negara dipimpin oleh Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana, Nelvy Christin dan Roni Erry Saputro. Acara persidangan adalah Kesimpulan yang disampaikan oleh para pihak, yaitu Penggugat (Eks. Perkumpulan HTI) dan pihak Tergugat (Menteri Hukum dan HAM R.I).
Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan HTI dilakukan berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, tertanggal 10 Juli 2017.
TERPOPULER
