Suara.com - Petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membantah Presiden Jokowi mendapat tekanan dari elite-elite partai maupun kaum profesional, yang menjadi pendukung maupun menjadi pejabat dalam pemerintahannya.
Bantahan itu ditujukan kepada pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Puoyono, yang mengatakan Jokowi sering curhat kepada Prabowo Subianto terkait kesulitan-kesulitan menjalankan pemerintahan.
"Kalau PDIP, perintahnya jelas dan tunggal. Harus membantu, full energy. Pertimbangannya strategis, Jokowi sukses, PDIP sukses, baik pemilu legislatif maupun pilpres. Tidak mungkin PDIP mengganggu Jokowi karena ongkos politik mahal," tutur Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP, Eva Sundari, Rabu (25/4/2018).
Selain itu, Eva juga menyangsikan klaim Arief bahwa Jokowi kerapkali berkeluh kesah kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo.
"Tidak pernah setahuku (Jokowi curhat). Dia bukan tipe curcol. Dia kan tipe orang yang suka bertindak, bukan suka bicara," Eva menambahkan.
Sebelumnya, Arief mengatakan Jokowi sering curhat kepada Prabowo terkait kesulitan-kesulitan dalam mengurus pemerintahan.
"Memang sering bertemu kok (Jokowi dan Prabowo). Terakhir itu setahu saya di Istana negara ya tahun lalu, kadang sih Pak Jokowi curhat sama Pak Prabowo tentang kesulitan kesulitan mengurus pemerintahan, terutama dalam hal ekonomi ya," kata Arief saat dihubungi, Selasa (24/4/2018).
Bahkan, lanjut Arief, Jokowi sering curhat terkait tekanan yang sering diterimanya dari partai pendukung.
"Curhatnya, banyaknya tekanan-tekanan dari petinggi petinggi partai yang ada di pemerintahannya, dan elite-elite nonpartai yang ada di kabinetnya," ujar Arief.
Baca Juga: Hampir Setengah Generasi Muda Indonesia Terkena Paham Radikal
Selain itu, Jokowi juga sering curhat soal bisnis-bisnis yang dijalankan para petinggi partai pendukungnya.
Jokowi mengeluhkan para petinggi partai pendukungnya itu sering menggunakan fasilitas negara dan melanggar aturan untuk berbisnis.
"Misalnya ekspor beras, BBM, menjadi broker proyek infrastruktur untuk dapet uang komisi, serta menempatkan direksi-direksi BUMN yang tidak punya kemampuan," kata Arief.
