SIAP BOS-BOP, Aplikasi Cegah Kebocoran Dana BOS di Jakarta

Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Operasional Pendidikan (SIAP) BOS - BOP berbasis Cash Management System (CMS) Bank DKI yang diberi nama CMS SIAP BOS BOP.

Aplikasi tersebut untuk untuk pengelolaan dana BOS dan BOP di sekolah-sekolah yang selama ini dilakukan secara manual. Sistem tersebut untuk membantu managemen pendidikan ke depan lebih akuntabel dan transparan serta sesuai dengan program Bank Indonesia yakni cashless (pengurangan penggunaan uang cash).

"Sistem ini penting karena kita fokus untum hadirkan sistem pendidikan yang lengkap dan tuntas. Dulu kerjanya manual. Bendahara antre di bank, bawa uang kemana-mana, sangat bahaya sekali. Sekarang sudah jauh lebih mudah cepat dan realtime," ujar Sandiaga dalam sambutan di Balai Kota, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Tak hanya itu, Sandiaga mengatakan adanya sistem tersebut dapat menekan kebocoran anggaran. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menjelaskan sistem tersebut juga dapat mencegah penggunaan dana BOS secara manual yang dilakukan Kepala Sekolah.

"Komitmen kami agar anggaran kita tepat sasaran. Tingkatkan pengendalian internal jadi semua pembukuan di sekolah bisa dilakukan lewat sistem mulai dari TK, SD, SLTP, SMU di semua level pendidikan. Jadi Kepala sekolah menghentikan kebiasaan lama, stop gunakan BOS BOP secara manual. Nggak ada lagi BOS pakai cek dan tunai," kata Sandiaga.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi menuturkan aplikasi tersebut terintegrasi dengan beberapa aplikasi Pemprov DKI yang sudah ada, yaitu Sistem Informasi Data Pendidikan (dapodik), Sistem Informasi Perencanaan Sekolah, e-budgeting dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Melalui implementasi SIAP BOS-BOP kata Kresno, transaksi keuangan masing-masing sekolah, akan diinput ke dalam sistem akuntansi keuangan dan anggaran sekolah, sekaligus terkoneksi secara online dengan sistem Bank DKI sebagai perintah bayar melalui pemindahbukuan rekening.

"Diharapkan sekolah dapat melakukan transaksi keuangan secara mudah, cepat, akuntabel dan sistem pelaporan yang dilakukan bisa secara real time serta dapat dikontrol dengan mudah," tutur Kresno.

Kresno juga menambahkan, dalam hal menjamin keamanan transaksi, pemindahbukuan dana BOS BOP hanya dapat dilakukan jika terdapat persetujuan melalui token bendahara dan token kepala sekolah.

"Para bendahara sekolah melalui token bendahara melakukan input transaksi yang telah diverifikasi. Selanjutnya berdasarkan token persetujuan dari Kepala Sekolah, bendahara melakukan perintah pemindahbukuan ke rekening pihak penyedia barang dan jasa. Input transaksi dan perintah pemindahbukuan secara on line dan real time tersebut akan meningkatkan penanggungjawaban dana BOS dan BOP serta meningkatkan kualitas laporan keuangan," ucap Kresno.

Untuk diketahui, Bank DKI menyediakan layanan transaksi mengelola dana BOS dan BOP DKI Jakarta dengan jumlah sekolah negeri yang menerima bantuan sebanyak 2.062 sekolah. Per Maret 2018 jumlah transaksi telah mencapai 141.725 transaksi dengan nominal sebesar Rp425,89 miliar.