Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera masih tunggu respon Presiden Joko Widodo terkait potongan percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir yang beredar sejak, Jumat (27/4/2018). PKS anggap itu kasus serius.
"Kami ingin tahu respon presiden seperti apa. Karena ini kan terkait dengan masalah strategis yah, isu-isu besar. Tentu harusnya presiden juga merespons supaya jangan sampai nanti dianggap presiden tidak mau tahu dengan persoalan yang ada," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Handi Risza di Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Sejak rekaman suara tersebut beredar, hingga saat ini tak ada respon sedikitpun dari Jokowi. PKS menyayangkan sikap Presiden yang dinilai selalu 'tutup mata' jika persoalan yang ada terkait dengan Rini.
"Kita sesalkan kenapa kalau dengan Bu Rini ini, Presiden tak mau lakukan apa-apa gitu, artinya tutup mata dan telinga saja. Jadi kesannya terlihat seperti itu," ujar Handi.
Handi mengatakan ini bukanlah kali pertama Rini menjadi pembicaraan yang menimbulkan kontroversi.
"Sebelumnya kan telah banyak kasus-kasus, bukan kasus lah, tapi berupa kebijakan-kebijakan Menteri BUMN yang menurut kita sangat merugikan publik, atau merugikan kepentingan orang banyak," tutur Handi.
Handi bahkan mengungkit Rini belum diberikan izin untuk rapat bersama DPR.
"Karena dulu salah satu rekomendasi pansus Angket Pelindo II, supaya dia diberhentikan. Nah tapi Presiden tak menanggapi yah. Sampai hari ini DPR belum mau terima. Itu kan menunjukan yah ada masalah kan. Tapi presiden sampai saat ini tidak bergeming dan menunjukan sikapnya," kata Handi.
Baca Juga: Jokowi Harus Selamatkan Pertamina dari Kekeliruan Rini Soemarno
