Suara.com - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyebut, peristiwa persekusi yang dialami jemaah Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa hari lalu menambah panjang daftar gelap kehidupan beragama di Indonesia.
Sebab, tidak ada penindakan yang tegas dari pihak berwajib untuk menghentikan persekusi tersebut.
Hal ini amat disayangkan oleh Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus. Sebab, baik aparat pemerintah dan keamanan setempat seolah tidak peduli atas perlakukan intoleransi yang dilakukan sekelompok orang terhadap jemaah Ahmadiyah di NTB.
"Seharusnya bisa diantisipasi segera oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan," kata Magdalena di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).
Oleh sebab itu, Magdalena melalui Komnas Perempuan mendesak pemerintah pusat dan daerah lebih fokus lagi dalam menangani kasus-kasus terkait Hak Asasi Manusia (HAM).
"Prioritaskan pemenuhan HAM dan hak konstitusional warga Ahmadiyah dengan segera karena sejak 2006 telah terabaikan," ucap dia.
Magdalena juga meminta agar pemerintah tidak tutup mata terhadap kelompok-kelompok intoleran. Begitu juga pemerintah harus peduli terhadap korban kasus intoleran, terutama perempuan.
Negara seharusnya menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi jemaah Ahmadiyah serta tidak tunduk terhadap kelompok-kelompok intoleran.
Lebih lanjut Magdalena mengatakan, Komnas Perempuan juga mencium ada kepentingan politik di balik aksi persekusi terhadap jemaah Ahmadiyah. Apalagi, tahun ini adalah tahun politik.
"Meminta elit-elit politik untuk menghentikan praktik politisasi agama dalam menggalang dukungan publik terutama menjelang Pilkada, Pemilu dan Pilpres," ucap Magdalena memungkasi.
