Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai polemik besarnya gaji para petinggi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dinilai sebagai upaya pelemahan. Pelemahan itu, dia katakan, agar BPIP tidak berfungsi.
Hal itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat berkunjung ke perkebunan kopi di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Selasa (29/5/2018).
"Jadi jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu. Ini jadi seolah ada upaya tertentu untuk melemahkan lembaga itu (BPIP) supaya tidak berfungsi," kata mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko menilai badan itu memang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menangkal paham radikalisme ataupun terorisme yang akhir-akhir ini kembali marak terjadi di Tanah Air.
"Kalau BPIP dalam kondisi masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, dimana ancaman radikalisme semakin tinggi dan seterusnya, maka badan itu sangat diperlukan," bebernya.
Moeldoko mengatakan sudah beberapa kali berdiskusi dengan Kepala BPIP Yudi Latif terkait strategi agar konsep yang ditawarkan BPIP terkait deradikalisasi ataupun pemahaman ideologi Pancasila, bisa tersosialisasikan kepada masyarakat.
"Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan berusaha beberapa kali pertemuan dengan pak Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarusutamakan Pancasila ini dengan baik, salah satunya itu melalui media," jelasnya.
Dia enggan berkomentar lebih banyak saat disinggung ihwal besaran honor petinggi BPIP yang menjadi polemik permasalahan saat ini, termasuk honor yang diterima Ketua Dewan Pegarah BPIP, Megawati Soekarnoputri. Dia berkilah kalau urusan gaji pimpinan BPIP merupakan wewenang Kementrian Keuangan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018, tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegaeai BPIP, Megawati berhak mendapatkan honor sebesar Rp 112 juta per bulannya.
"Saya pikir ada standarnya ya, jangan saya yang menjawab ya, Menteri Keuangan sudah punya standar. Saya nggak mau jawab itu," pungkasnya. (Aminuddin)
