Polemik RUU KUHP, Presiden, DPR dan Menkumham Digugat

Jum'at, 08 Juni 2018 | 13:12 WIB
Polemik RUU KUHP, Presiden, DPR dan Menkumham Digugat
Sejumlah lembaga hukum resmi mengugat Presiden, DPR dan Menkumham ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018). (Suara.com/Dian Rosmala)

Atas alasan itulah Para Penggugat merasa telah dirugikan karena aparat penegak hukum hingga saat
ini tidak memiliki pemahaman dan penafsiran yang seragam mengenai KUHP. Para Penggugat menilai para tergugat telah lalai dengan tidak memberikan terjemahan resmi KUHP.

Berdasarkan alasan tersebut, maka para tergugat dinilai telah terbukti melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan para penggugat mengalami kerugian immaterial dengan tidak adanya kepastian hukum pidana materil dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan persidangan yang selama ini telah terjadi.

Kerugian immaterial yang paling nyata adalah kebingungan para penggugat ketika mendampingi pencari keadilan yang tengah menghadapi perkara pidana.

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI