Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membeberkan ketidaknetralan oknum BIN, Polri dan TNI dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.
Menurut mantan Presiden RI ke-6 ini, ketidaknetralan oknum tersebut terjadi secara nyata di beberapa daerah perserta Pilkada seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Riau hingga Jawa Barat.
"Ada kejadiannya bukan hoax, sekali lagi nih oknum namanya organisasi Badan Intelijen Negara (BIN) Polri dan TNI itu baik. Saya hampir 30 tahun di wilayah itu. Kalau ada kesalahan tidak ada prajurit yang salah tidak ada anggota yang salah yang salah adalah petinggi- petingginya yang keblinger," kata SBY di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).
SBY menjelaskan, di DKI Jakarta ketidaknetralan itu terjadi saat calon wakil gubernur Jakarta yang berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Silviana Murni berkali-kali dipanggil kepolisian.
"Ada dasarnya, ada kejadiannya di Pilkada Jakarta, baru sekarang saya bicara. Selama kampanye, bu Silviana berkali-kali bahkan rutin dipanggil pihak kepolisian. Suaminya juga, bayangkan," jelas SBY.
Kemudian, ketidaknetralan juga terjadi pada Pilgub Papua. Menurutnya calon gubernur Papua yang Demokrat usung, Lukas Enembe diminta oleh petinggi Polri dan BIN untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan instansi penegak hukum.
"Seorang gubernur kebetulan ketua Demokrat Papua diminta menerima jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub dan memenangkan partai tertentu dan bukan Demokrat. Saya kira keterlaluan," tambahnya.
Tidak sampai disitu, tidak netralnya oknum Polri juga terjadi dalam Pilgub Kalimantan Timur. Ia menyatakan bahwa calon yang diusung partainya hampir tak bisa maju karena diperkarakan oleh polisi karena menolak permintaan calon wakil gubernur dari kepolisian.
"Di Jatim saya mendengar langsung dari pasangan kita ada serikat pekerja menyampaikan dukungan beberapa saat kemudian dipanggil para deklaratornya oleh kepolisian setempat yang bersangkutan akan berkunjung ke suatu pabrik di wilayah Jawa Timur Park Mall sesaat karena menurut laporan yang punya (mall) ditelepon oleh pihak kepolisian," beber SBY.
Lalu di Riau, seorang petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN memenangkan pasangan tertentu. Terakhir, di Jawa Barat rumah dinas mantan wakil gubernur Jawa Barat dibedah oleh pejabat gubernur.
"Semua sudah mengikuti mendengarkan di Jawa Barat yang baru saja saya dengar apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur harus dibedah diperiksa pimpinan pejabat gubernur atau tidak salah sekarang merembet ke tempatnya calon wakil gubernur? Mengapa hanya pasangan ini mengapa pasangan yang lain tidak dilakukan karena sebagian mereka juga anggota legislatif sebelumnya. Ini sebagian kecil yang rakyat ketahui," ungkapnya.
Oleh karena itu, ia tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan agar pemerintah, BIN, Polri dan TNI untuk menjaga sikap netral dalam Pilkada 2018.
"Kalau pernyataan saya membuat BIN, Polri, TNI merasa tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silahkan. Mengapa saya sampaikan agar BIN, Polri dan TNI netral? Ada dasarnya. Saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, Polri, BIN dan TNI netral. Saya juga berharap rakyat kita berani untuk menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan biarlah rakyat menggunakan haknya kedaulatan memilih siapa pun yang disukai yang diyakini bisa memimpin ke depannya," tutup SBY. [Rambiga]
TERPOPULER
