Infografis
"KPK jangan melakukan manuver politik jelang Pilkada serentak 2018. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus bisa berjalan dengan netral dan tidak berpihak pada siapapun," kata dia lagi.
"Jika ini tidak dihentikan maka akan menjadi bencana besar yang mengancam negeri ini. Potensi perpecahan bangsa sangat besar bila lembaga penegak hukum turut bermain politik," pungkasnya.
Dalam aksinya kali ini, para demonstran juga membawa beberapa alat peraga berupa karangan bunga, spanduk dan poster bertuliskan 'KPK Jangan Terpengaruh Kontestasi Politik, Tolak Politisasi KPK', 'KPK Harus Netral, Jangan Terpengaruh Pesenan Parpol atau Pasangan Cagub yang Bertarung di Pilkada', 'Pimpinan KPK Jangan Ikut-Ikutan Berpolitik', 'KPK Haram Berpolitik', 'KPK Dilarang Bermanuver Politik', 'KPK Jangan Jadi Pesanan Parpol atau Mantan Pejabat', 'Ingat !! KPK Harus Independen, Jangan Berpolitik'.
Sementara sebelumnya, telah datang massa yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyampaikan tuntutan agar KPK memeriksa Ganjar Pranowo dan Azis Syamsuddin terkait kasus e-KTP. Mereka bahkan meminta agar KPK memanggil paksa keduanya lalu menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus e-KTP.
