Suara.com - Bupati nonaktif Kutai Kertanegara Rita Widyasari tak kuasa menahan kesedihannya, seusai mendengar pembacaan surat tuntutan terhadap dirinya oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/6/2018).
Mata Rita tampak berkaca-kaca menahan tangis, karena JPU KPK menuntutnya diganjar penjara selama 15 tahun.
Meski hampir menangis, Politikus Golkar tersebut tidak mengomentari tuntutan yang dijatuhkan jaksa. Dia hanya menyalami beberapa pendukung dan teman-temannya yang sedang menunggunya di lorong ruang sidang.
Hal yang sama juga ditunjukkan oleh suami Rita, Endi Afran. Endi yang ingin melindungi istrinya dari kepungan wartawan langsung berperan nenjadi pengawal Rita. Dia berada di depan Rita, agar istrinya tersebut tak dihalangi dan ditanyakan oleh wartawan.
Rita dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair enam bulan kurungan oleh jaksa KPK. Selaian pidana utama, dia juga dituntut dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun seusai menjalani masa hukuman utama.
Rita dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi. Rita dinilai melanggar Pasal 12B UU RI 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU RI 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.
"Rita juga terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No 31/1999 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata jaksa KPK Arif Suhermanto.
Bersama Rita, jaksa KPK juga menuntut anak buah Rita, Khairudin. Jaksa menuntut Khairudin dengan pidana penjara selama 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, hak politiknya juga dicabut selama lima tahun seusai menjalani masa pidana utama.
Dalam kasus suap, Rita didakwa menerima Rp 6 miliar dari Direktur PT Sawit Golden Prima Herry Susanto alias Abun. Hal itu terkait perizinan di lingkungan Kabupaten Kukar.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Ikut Kirim Pasukan Jaga Pilkada Jawa Barat
Sementara dalam kasus gratifikasi, Rita dan Khairudin didakwa menerima uang sebesar Rp 469 miliar. Hal itu terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar.
