MK Tolak Gugatan UU Jabatan Presiden dan Wapres, Ini Kata JK

Pebriansyah Ariefana

Kamis, 28 Juni 2018 | 16:42 WIB
MK Tolak Gugatan UU Jabatan Presiden dan Wapres, Ini Kata JK
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) didampingi Perdana Menteri Cina Li Keqiang, berbicara di arena Indonesia-China Business Summit di Jakarta, Senin (7/5). [Antara/Wahyu Putro]

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap upaya uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

"Oh, tidak soal. Kan setiap kali Anda (wartawan) tanya sama saya, saya bilang saya mau istirahat. Bukan saya yang menggugat," kata Jusuf Kalla usai menjadi pembicara dalam Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) di Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Wapres mengatakan bahwa penolakan MK terhadap upaya uji materi tersebut terkait dengan kedudukan hukum penggugatnya. Bukan pada konten gugatan mengenai lamanya posisi jabatan wakil presiden.

"Yang ditolak kan bukan posisi wapresnya, jadi legal standingnya yang diputuskan. Saya kira belum dibicarakan substansinya, yang dibicarakan 'legal standingnya," kata Wapres Kalla.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji ketentuan Pasal 169 Huruf n dan Pasal 227 Huruf i UU Pemilu tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sehingga permohonan mereka tidak dapat diterima. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia Muhammad Hafidz dan dua organisasi, yaitu Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar.

Hakim Konstitusi menilai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi tersebut adalah seseorang atau kelompok yang mengalami kerugian langsung atas pasal UU yang diujimaterikan.

"Pihak yang mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma a quo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945," kata Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Dengan demikian, pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi tersebut adalah Jusuf Kalla atau partai politik yang hendak mengusung kembali Kalla sebagai calon wapres untuk ketiga kalinya. (Antara)

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pastikan Tak Nyapres, JK: Saya Ingin Istirahat, Giliran yang Muda

Pastikan Tak Nyapres, JK: Saya Ingin Istirahat, Giliran yang Muda

News | Kamis, 28 Juni 2018 | 16:21 WIB

Dikabarkan Akan Nyapres di Pilpres 2019, JK Buka Suara

Dikabarkan Akan Nyapres di Pilpres 2019, JK Buka Suara

News | Kamis, 28 Juni 2018 | 16:06 WIB

MK Tolak Gugatan Aturan Masa Jabatan Wakil Presiden

MK Tolak Gugatan Aturan Masa Jabatan Wakil Presiden

News | Kamis, 28 Juni 2018 | 13:49 WIB

1 Jam Bertemu JK, SBY: Saya Tak Bicara Politik

1 Jam Bertemu JK, SBY: Saya Tak Bicara Politik

News | Senin, 25 Juni 2018 | 23:20 WIB

Curi Kabel di Mal Milik Wapres JK, Imigran Myanmar Nangis

Curi Kabel di Mal Milik Wapres JK, Imigran Myanmar Nangis

News | Senin, 25 Juni 2018 | 14:36 WIB

Terkini

Namanya Ramai Disebut Jadi Wapres, KDM Tegaskan Fokus Gubernur dan Nilai Dasco Layak

Namanya Ramai Disebut Jadi Wapres, KDM Tegaskan Fokus Gubernur dan Nilai Dasco Layak

Video | Jum'at, 20 November 2026 | 21:05 WIB

Bareskrim Endus Siasat Jahat, Posko di Cibinong Diduga Jadi Titik Permufakatan Makar

Bareskrim Endus Siasat Jahat, Posko di Cibinong Diduga Jadi Titik Permufakatan Makar

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:05 WIB

Ahmad Doli: Kekerasan Anak Bisa Merusak Wajah Indonesia di Masa Depan

Ahmad Doli: Kekerasan Anak Bisa Merusak Wajah Indonesia di Masa Depan

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:03 WIB

Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026

Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026

Jogja | Jum'at, 20 November 2026 | 20:50 WIB

KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar di Simalungun, 1 Orang Tewas

KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar di Simalungun, 1 Orang Tewas

Sumut | Jum'at, 20 November 2026 | 20:49 WIB

OMRON Dorong Kesadaran Pemantauan Hipertensi dan Kesehatan Jantung di Medan

OMRON Dorong Kesadaran Pemantauan Hipertensi dan Kesehatan Jantung di Medan

Sumut | Jum'at, 20 November 2026 | 20:44 WIB

Apakah Laron Berbahaya? Ternyata Bisa Dimakan, Kaya Protein!

Apakah Laron Berbahaya? Ternyata Bisa Dimakan, Kaya Protein!

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 20:30 WIB

Sebulan, Polrestabes Surabaya Bongkar 3 Kasus TPPO: Anak Jadi Korban hingga Terduga Mucikari

Sebulan, Polrestabes Surabaya Bongkar 3 Kasus TPPO: Anak Jadi Korban hingga Terduga Mucikari

Jatim | Jum'at, 20 November 2026 | 20:27 WIB

Kembali Jadi Anak Jang Nara, Yuna Bakal Tampil di Drama Good Partner 2

Kembali Jadi Anak Jang Nara, Yuna Bakal Tampil di Drama Good Partner 2

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 20:25 WIB

Dorong Organisasi Adaptif dan Talenta Unggul, PLN Raih Tiga Penghargaan HR Excellence Awards 2026

Dorong Organisasi Adaptif dan Talenta Unggul, PLN Raih Tiga Penghargaan HR Excellence Awards 2026

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:21 WIB

×