Heboh Suara Kotak Kosong Pilkada Makassar Hilang di Info Data KPU

Pebriansyah Ariefana

Jum'at, 29 Juni 2018 | 18:26 WIB
Heboh Suara Kotak Kosong Pilkada Makassar Hilang di Info Data KPU
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUD Makassar Abdullah Mansyur. (Suara.com/Lirzam Wahid)

Suara.com - Heboh, tersebar sejumlah foto yang menampilkan perbedaan angka hasil Pemilihan Wali Kota Makassar pada portal info pemilu KPU dengan model C1 KWK, Jumat (29/6/2018).

Foto-foto C1 KWK yang tersebar di media sosial saat dicocokkan dengan portal info pemilu KPU terdapat perbedaan signifikan. Terlebih di sejumlah TPS, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Salah satu contoh C1 yang beredar pada TPS 06, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, perolehan suara mengungulkan kotak kosong dengan 138 suara dari 232 suara sah. Tujuh suara batal. Sementara paslon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi memperoleh 94 suara.

Namun angka itu berbeda dengan yang ditampilkan pada info pemilu KPU atau infopemilu.kpu.go.id. Sebanyak 239 kertas terpakai, dan paslon tunggal Appi-Cicu memperoleh 238 suara, sementara kotak kosong hanya 1 suara. Tanpa suara batal.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Abdullah Mansyur mengakui pada pengunduhan data di portal info pemilu kemungkinan terdapat kesalahan. Untuk itu pihaknya mengaku tidak berpatokan pada hasil rekap hitung cepat, melainkan hasil penghitungan berjenjang yang masih digelar di semua PPK.

"Proses upload C1 dengan entry C1 itu dari TPS adalah menampilkan apa adanya dari TPS, salah menginput atau benar menginput, itu akan diinput oleh petugas operator. Jadi ditampilkan apa adanya dan memang banyak kesalahan penulisan di tingkat PPS dan nanti diperbaiki di tingkap rekap yang dilakukan hari ini di semua kecamatan," jelasnya saat ditemui di Hotel Clarion.

Abdullah meminta masyarakat mengawasi semua proses perhitungan suara dari PPK hingga KPU nantinya. Ia juga mengharap semua pihak menunggu hasil pleno penetapan oleh KPU Makassar.

"Suara resmi tunggu dari KPU, yang sekarang masih bisa berubah dari tingkat rekap. Masyarakat bisa memantau, ada saksi dari paslon dan ada panwas yang bisa mengawasi," katanya. (Lirzam Wahid)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Bertemu Pemantau Asing, Risma Pamer Suasana Gang Dolly

Bertemu Pemantau Asing, Risma Pamer Suasana Gang Dolly

News | Jum'at, 29 Juni 2018 | 10:49 WIB

Bawaslu Rekomendasi Pencoblosan Ulang di 10 Provinsi

Bawaslu Rekomendasi Pencoblosan Ulang di 10 Provinsi

News | Jum'at, 29 Juni 2018 | 06:07 WIB

Kalah dari Kotak Kosong, Pendukung Paslon Tunggal Makassar Konvoi

Kalah dari Kotak Kosong, Pendukung Paslon Tunggal Makassar Konvoi

News | Kamis, 28 Juni 2018 | 21:57 WIB

Kotak Kosong Menang, Kemendagri Akan Tunjuk Pj Wali Kota Makassar

Kotak Kosong Menang, Kemendagri Akan Tunjuk Pj Wali Kota Makassar

News | Kamis, 28 Juni 2018 | 21:16 WIB

Pengamat: Kemenangan Kotak Kosong adalah Musibah Demokrasi

Pengamat: Kemenangan Kotak Kosong adalah Musibah Demokrasi

News | Kamis, 28 Juni 2018 | 15:06 WIB

Terkini

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:35 WIB

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:54 WIB