Jika Gugatan PT Ditolak, MK Dinilai Bangun Kuburan Rasionalitas

Pebriansyah Ariefana, Dian Rosmala

Selasa, 31 Juli 2018 | 17:03 WIB
Jika Gugatan PT Ditolak, MK Dinilai Bangun Kuburan Rasionalitas
Ketua Umum Pimpinam PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Suara.com/Dian Rosmala)

Suara.com - Ketua Umum Pimpinam PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) mengabaikan rasionalitas dan nalar sehat publik.

Oleh sebab itu, Dahnil bersama sejumlah tokoh mengajukan uji materi atas Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Dahnil mengingatkan, jika MK menolak gugatan tersebut, berarti MK juga terlibat dalam aksi mendiskreditkan rasionalitas.

"Kalau MK sampai menolak gugatan ini, maka bagi saya ini adalah simbol, MK melakukan, membangun kuburan buat rasionalitas demokrasi kita, mengubur nalar sehat kebangsaan kita," tutur Dahnil di PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2018).

Tak hanya itu, Dahni juga mengingatkan agar MK tidak bertindak diskriminatif dalam memproses gugatan perkara yang masuk. Ia mengatakan, bahwa pihaknya sudah hampir dua belum mengajukan gugatan. Namun hingga saat ini belum disidangkan.

"Ini ada beberapa gugatan ya, termasuk gugatan Partai Perindo dan Jusuf Kalla. Idealnya memang yang disidangkan segera dan diputuskan segera itu adalah gugatan kami, karena kami kan sudah mengajukan dua bulan sebelumnya," ujar Dahnil.

Menurut Dahnil, apabila dipandang dari ungensitasnya, uji materi yang diajukan Dahnil Cs, sama urgennya dengan gugatan masa jabatan wakil presiden yang diajukan oleh Perindo dan Jusuf Kalla sebagai pihak terkait. Bahkan, ia mengklaim bahwa gugatan mereka lebih urgen.

"Kalau ternyata yang duluan disidangkan dan diputuskan itu adalah gugatan Partai Perindo dan Pak Jusuf Kalla sebagai pihak terkait, berarti ada diskriminasi yang dilakukan oleh MK," kata Dahnil.

Hal itu menurut dia sangat berbahaya, bahkan menunjukkan adanya indikasi MK bermain poliik.

"Itu bisa banyak indikasi-indikasi politik, kepentingan politik dan macam-macam. Makanya kita lihat beberapa waktu hari kedepan mudah-mudahan MK ini bisa memutuskan beberapa hari ini," tutur Dahnil.

"Bagi kami keputusan MK ini jadi simbol apakah nalar sehat masih hadir di republik ini atau tidak," tambah Dahnil.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Dikatai MK Goblok, Mahkamah Konstitusi Somasi OSO

Dikatai MK Goblok, Mahkamah Konstitusi Somasi OSO

News | Selasa, 31 Juli 2018 | 16:53 WIB

Pihak Terkait Tolak Pembatalan Pembatasan Masa Jabatan Wapres

Pihak Terkait Tolak Pembatalan Pembatasan Masa Jabatan Wapres

News | Senin, 30 Juli 2018 | 18:19 WIB

Ditonton Yusril, MK Gelar Sidang Gugatan Partai Perindo

Ditonton Yusril, MK Gelar Sidang Gugatan Partai Perindo

News | Senin, 30 Juli 2018 | 11:33 WIB

Pakar: JK Ikut Gugat Masa Jabatan Wapres untuk Kepastian Hukum

Pakar: JK Ikut Gugat Masa Jabatan Wapres untuk Kepastian Hukum

News | Jum'at, 27 Juli 2018 | 02:00 WIB

Pakar: JK Punya Hak Konstitusional Gugat Masa Jabatan Wapres

Pakar: JK Punya Hak Konstitusional Gugat Masa Jabatan Wapres

News | Jum'at, 27 Juli 2018 | 01:48 WIB

Terkini

Judi Berkedok Permainan Anak Timezone Dibongkar di Jakarta, DPR Minta Bandar Dikejar

Judi Berkedok Permainan Anak Timezone Dibongkar di Jakarta, DPR Minta Bandar Dikejar

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 14:29 WIB

Ada Perbaikan Videotron, Jalur Cepat Semanggi Ditutup Lima Malam

Ada Perbaikan Videotron, Jalur Cepat Semanggi Ditutup Lima Malam

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 14:28 WIB

KPK Dalami Dugaan Suap Rp21 Miliar Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama

KPK Dalami Dugaan Suap Rp21 Miliar Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15 WIB

Datang ke Jakarta Fair Bisa Sekalian Bayar Pajak Kendaraan, Begini Caranya

Datang ke Jakarta Fair Bisa Sekalian Bayar Pajak Kendaraan, Begini Caranya

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 14:06 WIB

Jangan Tergiur SIM Instan! Korlantas: Hanya Polri Institusi Sah Terbitkan Izin Mengemudi

Jangan Tergiur SIM Instan! Korlantas: Hanya Polri Institusi Sah Terbitkan Izin Mengemudi

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 14:02 WIB

Viral Tawuran Berujung Curanmor di Karawang: Satu Pelaku Ditangkap, Polisi Buru Komplotan Lain

Viral Tawuran Berujung Curanmor di Karawang: Satu Pelaku Ditangkap, Polisi Buru Komplotan Lain

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 13:58 WIB

Alasan Elza Syarief Bela Gratis Lalu Tinggalkan Eks Wakil BGN di Kasus Korupsi MBG

Alasan Elza Syarief Bela Gratis Lalu Tinggalkan Eks Wakil BGN di Kasus Korupsi MBG

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 13:53 WIB

Mal Jakarta Mulai Sepi, Kunjungan Turun 10 Persen Akibat Daya Beli Masyarakat Melemah

Mal Jakarta Mulai Sepi, Kunjungan Turun 10 Persen Akibat Daya Beli Masyarakat Melemah

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 13:52 WIB

Gempa di Palu, Gubernur Sulteng Minta Rumah Sakit Siaga hingga Siapkan Tempat Pengungsian

Gempa di Palu, Gubernur Sulteng Minta Rumah Sakit Siaga hingga Siapkan Tempat Pengungsian

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 13:47 WIB

Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Sulteng, Sejumlah Bangunan Rusak

Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Sulteng, Sejumlah Bangunan Rusak

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 13:42 WIB