Suara.com - Beberapa asosiasi pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI), kini sedang mempertimbangkan kenaikan harga hunian. Salah satu hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai kenaikan harga rumah membebani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Atas pemikiran tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sedang melakukan evaluasi dan penghitungan mengenai usulan kenaikan harga rumah dari asosiasi pengembang.
KemenPUPR berupaya agar usulan kenaikan harga dari pengembang, membuat pembangunan perumahan tetap stabil dan tidak membebani masyarakat yang ingin memiliki rumah.
“Kami sudah menerima beberapa usulan mengenai penyesuaian harga rumah dari asosiasi pengembang REI,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid, kepada sejumlah wartawan, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (9/8/2018).
Ia menjelaskan, evaluasi dan penghitungan dari berbagai sisi sangat diperlukan, jika ada kemungkinan kenaikan harga rumah. Pemerintah akan berhati-hati dalam menetapkan harga rumah.
“Kenaikan harga rumah tentu jangan sampai membebani MBR yang ingin membeli rumah. Kenaikan ini tentunya berdampak pada subsidi dari pemerintah, yang juga meningkat. Intinya, kita harus tetap menjaga kestabilan sektor properti, karena pembangunan rumah merupakan salah satu indikator pembangunan sebuah bangsa,” tandasnya.
KemenPUPR, imbuh Khalawi, juga memahami kesulitan dari para pengembang yang ingin membangun rumah di lokasi-lokasi strategis. Semakin minimnya lahan perumahan juga akan berdampak pada kenaikan harga tanah.
Selain itu, adanya perubahan harga material dan upah pekerja, secara tidak langsung juga berpengaruh pada proyek-proyek pembangunan perumahan.
Khalawi menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi pengembang untuk membicarakan soal usulan penyesuaian harga rumah tersebut. Pemerintah tentunya juga berupaya agar Program Satu Juta Rumah bisa mendorong semangat para pengembang untuk membangun rumah bagi MBR maupun nonMBR.
Baca Juga: KemenPUPR Tawarkan Teknologi RISHA pada Pengembang Perumahan
“Pemerintah sudah memiliki formula penghitungan yang tepat, jika memang penyesuaian harga rumah diperlukan. Salah satu hal penting yang harus dijaga adalah bagaimana kualitas rumah untuk MBR terjaga dengan baik, karena mereka benar-benar butuh rumah yang layak,” harapnya.
