Suara.com - Larangan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Palembang terkait operasional bus kota berhenti untuk sementara waktu berimbas pada pemasukan pengelola bus tersebut.
Setidaknya, sejak surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang nomor 276.2/001253/Dishub/2018 tentang larangan operasional bus kota selama Asian Games, hingga tanggal 5 September mendatang, membuat para pengusaha angkutan bus kota merugi sebesar Rp 250.000 per hari selama tidak beroperasi.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Palembang Hadi Sunirhadi mengatakan, larangan bus kota beroperasi berdampak kepada para sopir bus kota karena tidak bisa mencari nafkah selama ajang pelaksanaan pesta olahraga tersebut berlangsung.
Sehingga, momen banyaknya para tamu negara yang berkunjung ke Palembang pun tidak memberikan nilai positif bagi mereka.
“Kami tidak bisa menolak, karena itu sudah aturan pemerintah. Terpaksa para pengusaha bus kota atau sopirnya merugi selama dilarang beroperasi. Sehari itu diperkirakan sekitar Rp 250.000,” kata Sunir, di Palembang, Rabu (15/8/2018).
Menurutnya, mereka pun hingga kini belum mendapatkan surat edaran maupun duduk bersama untuk membahas soal larangan beroperasinya bus kota di Palembang selama Asian Games. Pihaknya berharap, pemerintah dapat mempertimbangkan nasib para sopir serta para pengusaha bus jika aturan itu telah diterbitkan.
“Setidaknya, ada kompensasinya seperti apa. Soalnya setelah larangan itu ada, mereka tidak bisa kerja," imbuhnya.
Terkait tidak diperpanjangnya bus kota di trayek Palembang, Sunir mengaku telah membahas hal tersebut dengan para sopir serta pengusaha. Nantinya, seluruh bus kota tersebut akan beroperasi di lokasi pinggiran kota Palembang.
“Ada sekitar 20 bus lagi yang masih ada izin trayek. Setelah izinnya habis, nanti dialihkan di luar Palembang, pinggiran kota. di dalam kota hanya boleh Bus Rapid Transit (BRT) saja,” pungkasnya. [Andhiko Tungga Alam ]
Kontributor : Andhiko Tungga Alam
TERPOPULER
