BNPB Tegaskan Status Bencana Nasional Gempa Lombok Tak Diperlukan

Bangun Santoso | Nikolaus Tolen | Suara.com

Selasa, 21 Agustus 2018 | 16:55 WIB
BNPB Tegaskan Status Bencana Nasional Gempa Lombok Tak Diperlukan
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho. (Suara.com/Nikolaus Tolen)

Suara.com - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menegaskan, peningkatan status bencana Lombok menjadi bencana nasional tidak diperlukan. Pasalnya, meski statusnya bukan nasional, tetapi penanganannya sudah termasuk dalam skala nasional.

"Tegas kita katakan di sini, bahwa status bencana nasional tidak diperlukan. Mengapa? skala penanganannya saat ini sudah skala nasional," kata Sutopo dalam konferensi pers di gedung BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (21/8/2018).

Menurut dia, yang bertanggung jawab dalam menangani bencana gempa Lombok saat ini adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. Hal itu bukan berarti diserahkan sepenuhnya kepada Pemda NTB, tetapi juga bantuan terus dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Untuk tanggung jawab tetap ada di tangan Gubernur NTB, tetapi perkuatan semuanya berasal dari pusat, baik pengerahan personil, pendanaannya, logistik, peralatan, manajerialnya, tetap pemerintah pusat akan urus sampai akhir," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk menetapkan status bencana tidaklah gampang. Apalagi hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanganan Bencana.

Ia menjelaskan, di dalam undang-undang tersebut, penetapan status tingkat bencana didasarkan pada lima variabel. Yakni, jumlah korban, kerugian harta benda, rusaknya sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi.

Namun, kelima indikator itu ternyata tidak cukup untuk menetapkan sebuah bemcana alam ditingkatkan jadi bencana nasional. Ada satu indikator yang sulit diukur yaitu kondisi pemerintahan setempat, baik keberadaan maupun keberfungsiannya.

"Apakah Pemda kolaps, tidak berdaya. Kita melihat Lombok, memang Lombok Utara dan Timur menyatakan kami tidak sanggup, tapi Gubenrur NTB telah menyatakan bahwa itu menjadi kewenagan provinsi, Gubernur NTB menyatakan kami siap bertanggung jawab, tentu juga perlu dukungan dari pemerintah pusat," tandas Sutopo.

Sebelumnya, desakan untuk meningkatkan bencana Lombok mnejadi bencana nasional didesak oleh sejumlah pihak. Pasalnya, korban dan kerugian yang terjadi sudah semakin banyak dan meluas.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Masih Timbang Untung Rugi Tetapkan Lombok Bencana Nasional

Jokowi Masih Timbang Untung Rugi Tetapkan Lombok Bencana Nasional

News | Selasa, 21 Agustus 2018 | 14:38 WIB

Peduli Lombok, Daniel Mananta Kirim Bantuan dari Jakarta

Peduli Lombok, Daniel Mananta Kirim Bantuan dari Jakarta

Entertainment | Selasa, 21 Agustus 2018 | 13:59 WIB

Fahri Kritisi Surat Kemendagri Minta Pemda Bantu Gempa Lombok

Fahri Kritisi Surat Kemendagri Minta Pemda Bantu Gempa Lombok

News | Selasa, 21 Agustus 2018 | 11:21 WIB

Gempa Lombok bukan Bencana Nasional, Fahri Hamzah Sedih

Gempa Lombok bukan Bencana Nasional, Fahri Hamzah Sedih

News | Selasa, 21 Agustus 2018 | 10:50 WIB

JK Santuni Rp 15 Juta ke Ahli Waris 44 Korban Tewas Gempa Lombok

JK Santuni Rp 15 Juta ke Ahli Waris 44 Korban Tewas Gempa Lombok

News | Selasa, 21 Agustus 2018 | 10:44 WIB

Terkini

Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa

Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:36 WIB

Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?

Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:27 WIB

Selat Hormuz Jadi Contoh, Andi Widjajanto Ungkap Ancaman Perang Rantai Pasok

Selat Hormuz Jadi Contoh, Andi Widjajanto Ungkap Ancaman Perang Rantai Pasok

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:17 WIB

Gus Irfan Jamin War Tiket Haji Tak Bikin Antrean Hangus: Jemaah Jangan Takut

Gus Irfan Jamin War Tiket Haji Tak Bikin Antrean Hangus: Jemaah Jangan Takut

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:16 WIB

Iran Siapkan Senjata Rahasia Serang AS-Israel, Perang Nuklir di Depan Mata?

Iran Siapkan Senjata Rahasia Serang AS-Israel, Perang Nuklir di Depan Mata?

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:13 WIB

Daftar Pengusaha Rokok Dibidik KPK di Kasus Bea Cukai, dari Haji Her hingga Rokhmawan

Daftar Pengusaha Rokok Dibidik KPK di Kasus Bea Cukai, dari Haji Her hingga Rokhmawan

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:00 WIB

Menteri PPPA Kecam Dugaan Pelecehan di FH UI, Minta Pelaku Dihukum Tegas Sesuai UU TPKS

Menteri PPPA Kecam Dugaan Pelecehan di FH UI, Minta Pelaku Dihukum Tegas Sesuai UU TPKS

News | Selasa, 14 April 2026 | 16:56 WIB

Deforestasi Bergeser ke Timur, Bisakah Indonesia Lindungi Benteng Terakhir Hutannya?

Deforestasi Bergeser ke Timur, Bisakah Indonesia Lindungi Benteng Terakhir Hutannya?

News | Selasa, 14 April 2026 | 16:55 WIB

Menhaj Pastikan Wacana War Tiket Haji Tak Hapus Antrean Jemaah Lama

Menhaj Pastikan Wacana War Tiket Haji Tak Hapus Antrean Jemaah Lama

News | Selasa, 14 April 2026 | 16:47 WIB

DPR Minta Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI Diproses Tegas Sesuai Aturan

DPR Minta Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI Diproses Tegas Sesuai Aturan

News | Selasa, 14 April 2026 | 16:35 WIB