Suara.com -
Politikus Hasto Kristiyanto menyarankan kubu calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno untuk melaporkan temuan daftar pemilih ganda ke Komisi Pemilihan Umum. Pernyataan Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan capresn Joko Widodo dan cawapres Ma'ruf Amin ini menyusul klaim kubu Prabowo yang menemukan sekitar 25 juta pemilih ganda dari sekitar 137 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara atau DPS.
"Ya dilaporkan langsung ke KPU saja. Kami juga mencermati tersebut. Karena misalnya dari keluarga saya sendiri, dulu Pilgub ikut memilih. Tiba-tiba kemarin tidak bisa memilih," ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018)
Menurut Hasto temuan DPS ganda dari kubu Prabowo - Sandiaga merupakan sisa -sisa Pemilu 2009. Hasto menuturkan ketika Pemilu 2004 merupakan Pemilu yang paling demokratis setelah Pemilu 1995. Sebab ketika itu ada mekanisme pemuktahiran data pemilih, pemberian stiker, pendataan yang berkelanjutan dan sistem Informasi Teknologi yang baik sampai ke TPS.
"Tapi Pemilu 2009 adalah titik balik dari Demokrasi kita. Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat. Saat itu kami lakukan koreksi. Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengkoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk Pemenangan," kata dia.
Tak hanya itu, Sekjen PDI Perjuangan juga menuturkan pemerintahan Jokowi memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi seperti memperbaiki Daftar Pemilih Tetap.
"Pemerintah Pak Jokowi mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Sehingga DPT bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan itu yang menjadi konsen kami. Bahwa setiap warga negara yang punya hak pilih harus dijamin secara konstitusional," ucap Hasto.
Lebih lanjut Hasto mengatakan terkait DPT pihaknya akan bekerjasama dengan kubu Prabowo untuk mendorong KPU agar tidak terjadi persoalan DPT saat Pemilu 2019.
"Jadi terkait DPT kita bekerjasama. Kubu Pak Prabowo dan Sandi, kemudian kubu Pak Jokowi-Ma'ruf, mari kita berkerjasama mendorong KPU, agar DPT melindungi hak konstitusional warga negaranya," ucap Hasto.
Selain itu koalisi parpol pendukung Jokowi - Maruf juga akan mencermati perihal permasalahan DPT. Hasto ingin Pemilu 2019 berjalan dengan baik.
Baca Juga: Soroti Tim Kampanye Jokowi, Gerindra: Sudah Putus Urat Malunya
"Ya kami terus cermati. Dalam Pilkada kan kami sampaikan. Karena PDI Perjuangan yang berteriak paling keras masalah DPT. Karena itu, saat PDI Perjuangan di dalam pemerintahan, kami mendorong agar tidak ada lagi persoalan DPT, sebagaimana terjadi pada 2009 yang lalu," tandasnya.
