Boomerang Duduki Kapal Penyuplai Sawit, Konser di Atas Kilang

Suara.com - Empat personel grup band rock Boomerang bersama 23 aktivis Greenpeace menduduki kapal penyuplai minyak sawit dan tangki timbun pedagang minyak sawit terbesar dunia. PT Multi Nabati Sulawesi (PT MNS), salah satu fasilitas kilang minyak sawit milik Wilmar di Bitung Sulawesi Utara menjadi target.

Greenpeace menuduh mereka menjadi mengolah minyak sawit dari produsen utama yang menghancurkan hutan di Kalimantan dan Papua.

“Minyak Sawit yang diproduksi Wilmar ini telah terkontaminasi minyak sawit hasil dari praktek-praktek deforestasi di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Papua. Kami mendesak Wilmar segera menepati janjinya dalam membersihkan rantai pasoknya dari para perusak hutan,” kata Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global untuk Indonesia dalam siaran persnya, Selasa (25/9/2018).

Tim Greenpeace yang beraksi kali ini berasal dari Indonesia, Malaysia, Thailand, FilipinaPhilipina, Perancis, Inggris dan Australia. Setelah mereka berhasil menduduki tangki timbun penyimpan minyak sawit setinggi 5 meter, para aktivis membentangkan spanduk bertuliskan ‘Drop Dirty Palm Oil’ setinggi 5 meter.

Kemudian musisi Boomerang memainkan lagu di atas tangki. Sementara, aktivis lainnya mengecat lambung kapal tangker bertuliskan ‘Stop Deforestation Now’ dan menempelkan pesan ‘Sawitmu Merusak Hutan.’

“Kondisi hutan Indonesia sangat menyedihkan, inilah yang membuat saya bersemangat terlibat dalam aksi damai ini. Semoga ini bisa menjadi peringatan terhadap perusahaan-perusahaan untuk lebih berhati-hati atas dampak lingkungan dari apa yang telah mereka perbuat,” kata vokalis band Boomerang, Andi Babas.

Pekan lalu, investigasi Greenpeace International mengungkapkan bahwa 25 produsen minyak sawit telah menggunduli 130.000 hektar hutan hujan sejak 2015. Wilmar juga membeli dari 18 kelompok minyak sawit; yang 3 diantaranya merupakan pemasok untuk kilang PT MNS tempat aksi berlangsung

Greenpeace menyerukan kepada Wilmar untuk menghentikan suplai kelapa sawit yang bersumber dari para perusak hutan, dengan mewajibkan semua kelompok produsen dalam rantai pasokannya untuk mempublikasikan data lokasi pabrik dan peta konsesi untuk seluruh operasi mereka, serta memutuskan hubungan dengan semua kelompok produsen yang nakal.