TKN Jokowi Apresiasi Saran SBY Hentikan Kampanye di Sulteng

Bangun Santoso | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Senin, 01 Oktober 2018 | 14:08 WIB
TKN Jokowi Apresiasi Saran SBY Hentikan Kampanye di Sulteng
Sekjen PSI Raja Juli Antoni. (Suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

Suara.com - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni mengapresiasi pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyarankan agar kampanye di Sulawesi Tengah dihentikan sementara pascagempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

"Kami mengapresisai pernyataan SBY yang menyatakan bahwa ini saatnya dan sama apa yang disampaikan tim kampanye nasional pak Jokowi-Ma'ruf Amin ini saatnya kita meninggalkan sejenak kompetisi politik," ujar Raja Juli di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah bersama-sama menolong para korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

"Tapi saatnya kita kompetisi berfastabiqul khairat bersama-sama mencari kebajikan, tolong menolong kepada korban saudara kita di Palu, Donggala," ujar dia.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menegaskan, bencana alam yang terjadi Palu dan Donggala merupakan duka bersama. Karenanya ia sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut duka di Donggala dan Palu adalah duka bersama.

"Jadi dalam konteks ini, politik adalah nomor dua atau tiga atau sekian, yang paling penting kita sebagai bangsa sama-sama membantu teman-teman kita di Palu, Donggala, sama-sama mengepresiasikan solidaritas kita untuk sama-sama kita mengatasi krisis Indonesia bersama-sama," ucap dia.

Raja mengatakan, Jokowi merupakan presiden yang responsif bertindak cepat menginstruksikan jajarannya yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Selain itu, Jokowi juga langsung meninjau lokasi gempa dan tsunami dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk segera menyelesaikan masa tanggap darurat.

"Sekali lagi, ini tidak saatnya berpolitik tapi bersama sama membantu saudara kita di yang ada Palu dan Donggala di sana," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

JK Perintahkan PLN Segera Pulihkan Listrik di Poso

JK Perintahkan PLN Segera Pulihkan Listrik di Poso

News | Senin, 01 Oktober 2018 | 13:55 WIB

Warga Parigi Moutong  Naik Turun Gunung untuk Berlindung

Warga Parigi Moutong Naik Turun Gunung untuk Berlindung

News | Senin, 01 Oktober 2018 | 13:36 WIB

Pulau yang Hilang saat 2 Kali Gempa serta Tsunami Donggala

Pulau yang Hilang saat 2 Kali Gempa serta Tsunami Donggala

News | Senin, 01 Oktober 2018 | 13:29 WIB

Kehabisan BBM, Truk Bantuan Gempa Palu Tertahan di Parigi Moutong

Kehabisan BBM, Truk Bantuan Gempa Palu Tertahan di Parigi Moutong

News | Senin, 01 Oktober 2018 | 13:22 WIB

Polisi Tak Menangkap Pelaku Penjarahan Toko di Kota Palu

Polisi Tak Menangkap Pelaku Penjarahan Toko di Kota Palu

News | Senin, 01 Oktober 2018 | 13:17 WIB

Terkini

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:48 WIB

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:42 WIB

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:14 WIB