Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak pernah memberikan perintah kepada warga Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, untuk melakukan penjarahan pada toko yang menjual makanan pascagempa 7,4 skala richter dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Menteri Tjahjo kemudian menyinggung media yang dianggapnya salah mengutip pernyataan.
"Saya sampaikan terbuka di rapat. Sabtu pagi saya di sana, saya lihat warga sejak Jumat malam sudah kekurangan air, kekurangan minum, saya minta kepada Pak Gubernur beli saja," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10/2018).
Dalam rapat tersebut, Tjahjo memerintahkan untuk beli makanan ringan, susu, air mineral, dan mi instan. Ia mengklaim tidak ada aksi penjarahan yang dilakukan warga pada Sabtu (29/9), atau satu hari pascagempa.
"Saya kira kalau ada berita memelintir semua (toko yang barang dagangannya diambil) dibiayai pemerintah, tidak. Pada hari Sabtu lah, pemerintah berusaha beli untuk warga di RS, di pengungsian untuk bantuan sampai sabtu sore belum datang," jelas Tjahjo.
Menteri Tjahjo menjelaskan, pemerintah daerah sudah diminta untuk menganggarkan dana bencana Palu. Dengan demikian, akan ada payung hukum.
”Kami buat radiogram bisa buat pos tanggap darurat yang punya daerah. Yang punya tenda kirim, punya makanan kirim, untuk bisa bantu teman-teman kita. Sama seperti apa yang saya lakukan di Lombok Itu," kata dia.
