REGIONAL:
Suara.com - Polisi telah memeriksa hakim-hakim dari sejumlah Pengadilan Tinggi untuk diperiksa sebagai saksi terkait penyelidikan kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wadji.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, hakim yang diminta klarifikais atas kasus itu mulai dari Pengadilan Tinggi Medan hingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
"Sudah kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap pengadilan tinggi dari Banten sudah, pengadilan tinggi dari Jabar sudah, Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi dari DKI," kata Argo di Polda Metro Jaya, Senin (1/10/2018).
Polisi, kata Argo, juga telah meminta keterangan Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi sebagai saksi dalam kasus yang sama.
Setelah memeriksa para saksi, polisi akan segera melaksanakan gelar perkara untuk memutuskan apakah status kasus ini bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.
"Kita kan nanti ada gelar perkara semuanya, akan kita gelarkan seperti apa kasusnya," kata dia.
Namun, Argo belum bisa menyampaikan soal rencana polisi memeriksa Farid sebagai terlapor dalam kasus tersebut. Dalam penyelidikan kasus ini, polisi baru mengagendakan pihak pelapor untuk diklarifikasi soal dugaan kasus pencemaran nama baik tersebut.
"Terlapor belum, itu pelapor semua," tandasnya.
Sebelumnya, puluhan hakim melaporkan Farid Wadji ke Polda Metro Jaya lantaran dianggap telah melemparkan tuduhan soal dugaan pungutan liar dalam acara turnamen tenis yang digelar Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP).
Atas tuduhan itu, para hakim pun melaporkan Farid atas kasus pencemaran nama baik dan fitnah melalui media massa.
"Seorang Komisioner Komisi Yudisial dalam kesempatan itu juru Komisi Yudisial (Farid Wadji) menyatakan bahwa penyelenggaraan turnamen tenis warga pengadilan (PTWP) di Denpasar Bali dilakukan pungutan, setiap pengadilan tingkat banding Rp 150 juta. Hal ini tidak benar dan hal inilah kami laporkan ke polisi," kata Juru Bicara Mahmakah Agung Suhadi usai membuat laporan di Polda Metro Jaya, Senin (17/9/2018).
Menurutnya, soal tuduhan pungli itu disampaikan Farid dan dituangkan dalam pemberitaan di salah satu media cetak nasional pada Rabu (12/9/2018). Justru, Suhadi menyampaikan, dana ratusan juta untuk menyelenggarakan turnamen tenis di Bali itu adalah iuran yang dikumpulkan para hakim.
"Padahal turnamen ini dibiayai oleh ptwp tingkat pusat yang melalui pengumpulan iuran masing-masing setiap bulan yang jumlahnya Rp60 ribu kemudian dibagi 31 untuk tingkat cabang 1 untuk tingkat daerah dan 1 untuk tingkat pusat masing-masing Rp20 ribu setiap bulan," katanya.
Dia juga menyampaikan turnamen tenis yang digelar PTWP ini juga merupakan kegiatan tahunan yang sudah berlangsung sejak 1950. Seharusnya, kata dia, Farid sebagai salah satu komisioner KY bisa mengklarifikasi kepada para hakim sebelum memberikan statment kepada publik.
Terkait kasus ini, ada dua laporan itu yang telah teregistrasi dengan nomor LP/4965/IX/2018/PMJ Dit Reskrimum dan LP/4966/IX/2018/PMJ Dit Reskrimum. Meski demikian, terlapor dalam kasus ini masih dalam penyelidikan.
Dalam dua laporan itu, para hakim memasukan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan Pasal 311 KUHP tentang Fitnah serta Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45 huruf A ayat 2 dan atau Pasal 27 ayat 3 Juncto Pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
TERPOPULER
