Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, realisasi program DP 0 rupiah tidak sesuai janji Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan saat berkampanye dalam Pilkada tahun 2017. Menurut Gembong, Anies gagal memberikan hunian yang layak bagi semua warga ibu kota.
Gembong mengatakan, saat berkampanye, Anies menyebutkan akan memberikan hunian yang layak bagi seluruh warga Jakarta.
Namun, kata dia, realisasinya adalah hanya warga berpenghasilan di atas upah minimum provinsi (UMP) yang bisa memiliki rumah dengan DP 0 rupiah.
"Sekarang setelah dijalankan, skemanya harus masyarakat berpenghasilan di atas UMP, berarti apa yang direalisasikan Pak Anies tidak sesuai yang dijanjikan ketika berkampanye," kata Gembong saat dihubungi, Rabu (17/10/2018).
Gembong menjelaskan, masalah mengenai janji rumah DP 0 rupiah semakin rumit ketika Anies menjanjikan warga miskin bisa memiliki rumah susun sewa (rusunawa).
Rusunawa itu bisa didapatkan warga dengan melakukan cicilan pembayaran selama 20 tahun. Padahal, hal itu tidak diperbolehkan lantaran rusunawa merupakan aset milik Pemprov DKI.
"Persoalan ini menjadi ruwet bagi Anies karena persoalan janji, ia akan menyediakan rumah yang layak huni bagi warga DKI Jakarta. Pak Anies tidak mampu memberikan pilihan bagi warga DKI Jakarta, khususnya bagi mereka yang kurang mampu," ungkap Gembong.
Terlebih, Anies juga memangkas anggaran untuk pembangunan rusunawa lantaran dananya dialihkan untuk talangan program DP 0 rupiah.
Menurut Gembong, seharusnya Anies bisa memberikan pilihan alternatif bagi warga sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati program itu.
Baca Juga: KPK Sita Dokumen Izin Proyek Meikarta dari 4 Tempat Penggeledahan
"Kami Fraksi PDIP DPRD DKI mendorong Pak Anies memberikan pilihan kepada warga. Jangan orang dihadapkan kepada satu pilihan saja," pungkas Gembong.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, proyek rumah susun (rusun) DP 0 rupiah bukan diperuntukkan bagi warga miskin. Namun, proyek itu hanya diperuntukkan bagi warga dengan penghasilan menengah diatas upah minimum regional (UMR).
"Kami dari awal bilang kalau ini adalah program DP nol rupiah dengan menggunakan skema keuangan perbankan dan di situ ada minimalnya. Ada proporsi di mana penghasilan tidak boleh dipakai untuk menyicil," ungkap Anies.
