3 Jenis Hukum Pidana Islam Arab Saudi, Semua Hukuman Mati

Suara.com - Tuti Tursilawati, TKI asal Indonesia mendapatkan eksekusi mati secara mendadak di Arab Saudi. Eksekusi mati Tuti Tursilawati dilakukan tanpa memberi tahu pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Tuti Tursilawati tergolong hukuman mati mutlak atau had gillah. Tuti Tursilawati dihukum mati Arab Saudi.

Had gillah merupakan hukuman mati tertinggi di Arab Saudi setelah qisas dan takzir karena tidak bisa diampuni oleh raja atau ahli waris korban. Tindakan yang termasuk had gillah hanya dapat dimaafkan oleh Allah SWT.

Namun, secara singkat Arab Saudi mempunyai 3 jenis hukum pidana Islam. Jenis itu adalah Had, Ta’zir, Qisas.

Berikut penjelasan dalam catatan Kementerian Luar Negeri mengenai 3 jenis hukuman mati itu:

Pertama, Had adalah setiap tindak pidana yang bentuk sanksinya telah ditetapkan dalam Al Quran dan Hadits. Sanksi hukum jenis ini wajib diterapkan jika syarat-syarat penetapan had terpenuhi. Dalam kasus had, apabila vonis yang dijatuhkan hakim sudah berstatus inkracht/berkekuatan hukum tetap, maka pemerintah/ahli waris tidak mempunyai hak untuk memaafkan pelaku.

Terdapat delapan jenis tindak pidana yang masuk ke dalam kategori had. Di antaranya perzinahan, tuduhan palsu berbuat zina dan mabuk. Ketiganya mempunyai sanksi hukum cambukan. Lainnya, murtad, perampokan, pemberontakan, sihir dan pembunhan berencana mempunyai sanksi hukum hukuman mati. Terakhir pencurian dengan hukuman potong tangan.

Kedua, Ta’zir adalah setiap tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya dalam Al Quran dan Hadits dan penetapannya dilakukan oleh hakim/pemerintah berdasarkan kebijakan dan ijtihadnya sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits demi kemaslahatan umum. Dalam kasus ta’zir, pemerintah/hakim mempunyai wewenang untuk menentukan jenis hukumannya. Dalam kategori ini, hakim/pemerintah dapat meringankan/memberatkan hukuman sesuai dengan pertimbangannya.

Ada 3 jenis tindak pidana ta’zir, yaitu narkoba dan penjualan orang dengan saksi hukum hukuman mati. Lainnya penipuan dan pemalsuan denan saksi cambukan dan penjara.

Ketiga, Qisas adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai/sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam kasus qisas, pihak ahli waris korban berhak untuk memaafkan pelaku dengan pembayaran uang diyat.
Jenis tindak pidana qisas, yaitu pembunuhan sengaja dengan saksi hukum hukuman mati. Lainnya kecelakaan lalu lintas, penyiksaan orang dan pencideraan cacat dengan hukuman membayar diyat.

Beberapa catatan dalam hukum pidana Islam:

Terdapat dua macam hak dalam setiap tindak pidana, yaitu Hak Umum (Al-Haq Al-Am) dan Hak Khusus (Al-Haq Al-Khash). Hak Umum adalah hak dan kewajiban negara untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana di wilayah hukum Arab Saudi berdasarkan ketentuan hukum setempat, sedangkan Hak Khusus adalah hak yang dimiliki setiap pribadi atau ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk menuntut kompensasi materi atau menuntut untuk diterapkannya hukuman tertentu seperti qisas (hukuman sepadan) terhadap pelaku. Untuk hak umum, pemerintah dapat memberikan pengampunan/keringanan hukum sedangkan untuk hak khusus, pemerintah tidak dapat campur tangan sama sekali karena menjadi hak setiap individu.

Dalam kasus pembunuhan, pemberian pemaafan oleh salah seorang ahli waris korban akan menggugurkan hukuman mati (cukup salah seorang ahli waris korban). Jika sebagian ahli waris tidak bersedia memaafkan, namun diantara mereka masih terdapat ahli waris yang masih kecil (belum cukup umur/baligh), maka eksekusi hukuman mati akan ditunda menunggu hingga ybs dewasa. Setelah dewasa, ybs akan dimintai pendapatnya apakah akan memaafkan pelaku atau tidak. Upaya untuk mendapatkan pemaafan oleh ahli waris korban pembunuhan selalu difasilitasi oleh lembaga rekonsiliasi dan perdamaian (Lajnah Al Afwu wa Ishlah Dzatil Bain).

Kewenangan raja dalam memberikan pengampunan dalam ketentuan hukum Arab Saudi hanya terbatas pada vonis pidana hak umum dalam kasus ta’zir. Dalam kesempatan tertentu seperti bulan suci Ramadhan, Idul Fitri dan Hari Nasional, Raja Arab Saudi sering memberikan pengampunan masal kepada para tahanan hak umum.

Terkait dengan hak khusus, Raja Arab Saudi tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pemaafan karena menjadi hak setiap individu yang hidup di wilayah kerajaan Arab Saudi. Dalam hal ini, Raja hanya dapat membantu membujuk agar ahli waris korban memaafkan pelaku. Jika ahli waris korban meminta untuk dilaksanakan hukuman mati secepatnya, setelah vonis hukum (dalam hak khusus) berkekuatan hukum tetap, maka Pemerintah harus melaksanakan hukuman mati tersebut.