Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 DKI Jakarta sesuai dengan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Buruh mengancam akan aksi turun ke jalan kalau besaran kenaikan UMP tidak sesuai.
Presiden KSPI Said Iqbal menganggap kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang dijadikan sebagai patokan kenaikan UMP di Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur penetapan upah minimum melalui mekanisme survei KHL.
Dengan demikian, Said Iqbal mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dalam menetapkan UMP 2019 tidak mengacu pada PP 78 tahun 2015.
"Apabila Gubernur DKI tetap menggunakan PP 78/2015. Maka KSPI dan buruh Jakarta akan menolak dan melakukan langkah-langkah organisasi guna melakukan perlawanan atas kebijakan tersebut," kata Said melalui siaran pers yang diterima Suara.com, Rabu (31/10/2018).
Saud menjelaskan, KSPI bersama serikat buruh lainnya akan menyiapkan aksi lanjutan di seluruh Indonesia untuk menolak PP 78 tahun 2015 yang dijadikan dasar penetapan upah minimum. Tak hanya itu, buruh juga akan menolak keras penetapan UMP atau UMK yang hanya 8,03 persen yang telah ditetapkan pemerintah.
"Ini akan memberatkan biaya hidup buruh dan masyarakat kecil. Daya belinya sudah menurun akibat kenaikan biaya listrik, sewa rumah, dan biaya kehidupan sehari-hari. Belum kalau nanti harga premium dinaikkan," keluh Said.
Pemerintah DKI sebelumnya menawarkan sejumlah program yang bisa dinikmati buruh Jakarta. Pertama subsidi berupa kartu pekerja, Kartu Jakarta Pintar, hingga program DP 0 rupiah. Terkait itu, Said mengapresiasi upaya Pemprov DKI untuk menekan biaya hidup buruh. Namun subsidi itu dirasa belum cukup untuk menjamin kehidupan para buruh di Jakarta menjadi sejahtera.
"Kami akan menyiapkan aksi lanjutan bukan hanya di DKI tapi seluruh Indonesia jika UMP tidak dipenuhi," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI menetapkan UMP Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035. UMP DKI ini dihitung berdasarkan inflasi nasional sebesar 3,72 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen, dan kenaikan UMP yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan sebesar 8,71 persen. Sementara, untuk 2019 Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan UMP naik sebesar 8,03 persen.
Baca Juga: Alasan Reza Bukan Tak Gunakan Jasa Pengacara
