KLHK Siapkan Masterplan Rehabiliasi Lahan Kritis 2030

Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyiapkan masterplan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk merehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada 2020-2030. Pada 2030, diharapkan semua lahan kritis sudah terehabilitasi, dengan dukungan pendanaan sekitar Rp200 triliun.

Hal ini mengemuka pada Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) bertema "Pemulihan Daerah Aliran Sungai", yang diselenggarakan KLHK, di Jakarta, Kamis (12/11/2018).

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono ini merupakan forum kehumasan pemerintah yang dikoordinasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai wadah diseminasi informasi antara Kementerian/Lembaga (K/L), serta sebagai saluran informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah NKRI, tentang yang telah, sedang dan akan dilakukan pemerintah.

Bambang menyatakan, "Ini merupakan forum yang menyatukan persepsi antar K/L yang menjadi solusi untuk menyebarkan informasi kepada publik terkait keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan sampai kepada tingkat tapak."

Bambang berharap, pemulihan DAS pada Bakohumas kali ini dapat menjadi jembatan sinergitas antar K/L dalam implementasi pemulihan DAS, yang saat ini ditekankan bukan hanya menanam pohon tetapi juga membangun hutan. Penekanan ini didorong oleh keprihatinan, bahwa masih mengalami banyak bencana hidroorologis (banjir, tanah longsor, dan kekeringan) meskipun upaya RHL terus dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL), IB Putera Parthama, menjelaskan, selama periode 2015-2017, pemerintah telah melakukan kegiatan RHL pada total 77.032 ha. Namun kegiatan ini masih sangat kurang dan harus dilakukan langkah koreksi, dengan peningkatan secara signifikan kegiatan RHL, mengingat total lahan kritis di Indonesia sudah mencapai 14,01 juta ha.

"Mulai 2019, dilakukan langkah koreksi, yaitu RHL diperluas 10x lipat menjadi 207 ribu ha, dan akan terfokus pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, 65 dam/bendungan, dan daerah-daerah rawan bencana. Jadi tidak tersebar merata, seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Putera.

Peningkatan luasan RHL pada 2019, diharapkan akan berlanjut atau ditingkatkan sesuai masterplan yang sedang disiapkan KLHK untuk periode 2020-2030. Namun Putera juga menekankan, keberhasilan rehabilitasi lahan kritis tidak serta-merta dapat menghilangkan bencana hidroorolgis, khususnya banjir, karena beragam dan kompleksnya penyebab banjir, maka solusi permanennya ialah diatasinya semua penyebab banjir secara simultan.

"Hanya rehabilitasi lahan kritis saja yang tidak akan mencegah banjir. Banjir akan tetap terjadi, meskipun hulu sebuah DAS sudah kembali berhutan. Kuncinya adalah Rencana Pengelolaan DAS Terpadu, yang diacu oleh seluruh sektor Kementerian/Lembaga terkait (antara lain Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian Pertanian) dan seluruh Pemerintah Daerah dalam suatu DAS," tegas Putera.

Forum Bakohumas juga menghadirkan narasumber, yaitu tenaga ahli madya dari Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu- isu Sosial, Ekologi dan Budaya, Hageng Suryo Nugroho, yang memberikan masukan terkait upaya KLHK dalam rehabilitasi DAS.

Hageng menyatakan, KSP selalu turun ke lapangan untuk memantau setiap upaya implementasi pembangunan dari masing-masing sektor. Dalam hal rehabilitasi DAS, KSP melihat bahwa saat ini sudah harus dijadikan penekanan kerja, karena dari 450 DAS di Indonesia, saat ini 118 DAS sudah kritis atau sudah seperempatnya rusak.

DAS yang rusak akan mengancam ketahanan pangan dan energi suatu bangsa, karena DAS yang baik akan menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan yang dibutuhkan untuk membangun sektor pangan dan energi bangsa. Kondisi ketahanan pangan dan energi yang buruk dari suatu bangsa akan menurunkan daya saing bangsa, hal ini berpengaruh pada perekonomian bangsa yang juga akan terus melemah.

"Hal ini akan menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju," ujar Hageng.

Sebagai informasi, pada 2015-2017, selain telah dilakukan kegiatan RHL pada 77.032 ha, juga telah dilakukan pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA), yaitu gully plug sebanyak 9.154 unit, dam penahan sebanyak 4.065 unit, yang ditujukan untuk menangkap sedimentasi, serta sumur resapan sebanyak 10.615 unit.

Selain itu juga ada kegiatan yang mendorong pelibatan/peran masyarakat dalam memperbaiki lahan kritis dan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 6.331 unit, dengan jumlah bibit yang diproduksi sebanyak 158.270 batang, atau equivalent 189.924 ha, serta pembagian bibit produktif sebanyak 136.553.752 batang dari persemaian permanen.

Kemudian untuk meningkatkan keberhasilan RHL dilakukan Corective Actionya berupa: Perencanaan pada (t-1). Jadi kegiatan RHL 2019 selesai direncanakan 2018.

Dengan demikian, awal 2019 sudah mulai eksekusi kegiatan. Peningkatan porsi sumberdaya pemeliharaan pasca penanaman pun menjadi hal yang penting dikoreksi.

Selanjutnya kegiatan RHL akan diutamakan pada areal-areal yang telah ada pemangkunya, seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Taman Nasional (TN), atau Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), agar ada penanggung jawab pemeliharaan hasil RHL.

Selain itu, peningkatan pengawasan dan monitoring sejak perencanaan dengan pemanfaatan teknologi dan melibatkan konsultas pengawas independen akan dilakukan. Penggunaan teknologi informasi didorong, setiap polygon RHL akan memiliki identitas barcode, data lengkapnya ada di database dan dapat diakses melalui Android. Ini juga upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan pelibatan masyarakat sejak awal, yaitu sejak tahap prakondisi, pendampingan, kebebasan memilih jenis tanaman (manfaat ekologi dan ekonomi) untuk lahan agroforestry (untuk areal yang dibawah okupasi). Diutamakan tanaman jenis buah-buahan, karena jika tanaman kayu2 saja akan rawan ditebang.

Selanjutnya dilakukan juga perubahan penyatuan pekerjaan penanaman dan pembuatan bibit dalam satu paket kontrak dan juga perubahan-perubahan pada beberapa peraturan/regulasi.

Kegiatan Forum Tematik Bakohumas ini dihadiri oleh 85 orang dari seluruh bagian humas K/L. Adapun dari Kominfo diwakili Siti Meiningsih, Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi.