Pajak TMII Tak Kunjung Dibayar, Wali Kota Jaktim akan Lapor KPK

Bangun Santoso | Chyntia Sami Bhayangkara | Suara.com

Rabu, 28 November 2018 | 11:30 WIB
Pajak TMII Tak Kunjung Dibayar, Wali Kota Jaktim akan Lapor KPK
Wali Kota Jakarta Timur M Anwar. (Suara.com/Chyntia Sami B)

Suara.com - Pemerintah Kota atau Pemkot Jakarta Timur memberikan tenggat waktu kepada Taman Mini Indonesia Indah (TMII) hingga Desember 2018 untuk segera melunasi pajak. Jika TMII tidak juga melunasinya, maka Pemkot Jakarta Timur akan menggandeng atau melapor ke KPK untuk menindaklanjutinya.

Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Jakarta Timur M Anwar. Anwar mengatakan, Pemkot Jakarta Timur berkomitmen untuk menegakkan hukum sehingga TMII pun harus segera membayarkan pajaknya.

"Sampai Desember besok kalau mereka nggak melakukan pembayaran, kita akan kerjasama dengan KPK," kata Anwar saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Anwar menegaskan, ia ingin mendapatkan keterangan langsung dari TMII mengapa mereka enggan membayar pajak. Nantinya, TMII pun akan dilakukan audit keuangan untuk memastikan alasan mereka tidak mau membayar pajak.

"Kalau nggak bisa bayar kenapa itu, diaudit apa perusahaannya pailit kan, bukan tugas saya, tugas pemeriksa itu," ujar Anwar.

Dari informasi yang diterima, Anwar menyebut jika pihak pengelola TMII sudah menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan guna meminta keringanan pembayaran pajak. Meski demikian hingga kini belum ada arahan dari Anies perihal nasib tunggakan TMII yang mencapai hampir Rp 2 miliar.

"Mereka bersurat ke Pak Gubernur minta keringanan, saya nggak tahu selanjutnya seperti apa, yang pasti harus bayar itu aja intinya," tandasnya.

Untuk diketahui, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menunggak pajak hingga Rp 1,93 miliar. Pada 24 Oktober lalu Pemkot Jakarta Timur menempelkan stiker penunggakan pajak di 3 wahana TMII. Ketiga wahana itu adalah Snowbay dengan total tunggakan pajak senilai Rp 871 juta, Kereta Skylift senilai Rp 168 juta dan Desa Wisata senilai Rp 74 juta.

Selain ketiga wahana yang ditempel stiker, ada 3 wahana lainnya yang juga menunggak pajak namun tidak ditempel stiker lantaran masuk dalam lahan konservasi. Ketiga wahana itu yakni Teater Imax Keong Emas dengan total tunggakan pajak senilai Rp 386 juta, Taman Akuarium Air Tawar senilai Rp 360 juta, dan Sasono Langgeng Budoyo senilai Rp 79 juta.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pemkot Jaktim akan Relokasi Warga di 3 Wilayah Rawan Longsor

Pemkot Jaktim akan Relokasi Warga di 3 Wilayah Rawan Longsor

News | Rabu, 28 November 2018 | 11:01 WIB

KPK Sita Duit 45 Ribu Dolar Singapura di OTT Hakim PN Jaksel

KPK Sita Duit 45 Ribu Dolar Singapura di OTT Hakim PN Jaksel

News | Rabu, 28 November 2018 | 10:38 WIB

KPK OTT Hakim PN Jakarta Selatan

KPK OTT Hakim PN Jakarta Selatan

News | Rabu, 28 November 2018 | 10:16 WIB

3 Wilayah Padat Penduduk di Jakarta Timur Masuk Rawan Longsor

3 Wilayah Padat Penduduk di Jakarta Timur Masuk Rawan Longsor

News | Rabu, 28 November 2018 | 10:10 WIB

Daftar 18 Aset Mantan Kakorlantas yang Bakal Dilelang KPK

Daftar 18 Aset Mantan Kakorlantas yang Bakal Dilelang KPK

News | Rabu, 28 November 2018 | 09:56 WIB

Terkini

Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!

Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:37 WIB

Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli

Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:08 WIB

Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat

Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:07 WIB

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:57 WIB

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:49 WIB

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:47 WIB

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:40 WIB

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:24 WIB