Diduga Pergi ke London, KPK Gagal Periksa Dirjen Otda Kemendagri

Agung Sandy Lesmana, Welly Hidayat

Senin, 07 Januari 2019 | 15:50 WIB
Diduga Pergi ke London, KPK Gagal Periksa Dirjen Otda Kemendagri
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/8). Soni Sumarsono menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono lantaran berhalangan hadir terkait pemeriksaan dalam kasus suap proyek Meikarta, Bekasi, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan alasan Soni tak bisa menghadiri pemeriksaan karena ada kegiatan lain yang sudah terjadwalkan. Terkait absennya dari pemeriksaan, Soni telah mengirimkan surat kepada penyidik untuk dijadwalkan ulang terkait pemeriksaannya.

"Kami mendapat surat pemberitahuan permintaan penjadwalan ulang," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (7/1/2019).

Dalam surat yang telah diterima penyidik, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta itu meminta jadwal pemeriksaan itu dilaksanakan pada Kamis (10/1/2019).

"Permintaan penjadwalan ulang Kamis 10 Januari 2019," kata dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Soni dikabarkab sedang berada di London, Inggris. Namun, belum diketahui tujuan dari kunjungan yang dilakukan Sonyi ke negara di Eropa itu.

Terkait suap Meikarta. penyidik KPK kini tengah menelisik dugaan aliran dana dalam rencana revisi perubahan peraturan daerah tata ruang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyelidikan ini masih berkaitan dengan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Terakait kasus ini, KPK sedang mendalami apakah adanya keterlibatan para pejabat Kabupaten Bekasi maupun pejabat provinsi Jawa Barat dalam memuluskan proyek Meikarta.

Diketahui, KPK telah menetapkan 9 tersangka terkait kasus suap proyek Meikarta. Mereka adalah Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

baca juga

Kemudian Direktur Operasional Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen serta dua konsultan Lippo Group; Taryadi dan Fitra Djaja Purnama.

Dalam kasus ini, Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji dari para petinggi Lippo Group terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Tak Cuma Aher, KPK Juga Panggil Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono

Tak Cuma Aher, KPK Juga Panggil Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono

News | Senin, 07 Januari 2019 | 11:40 WIB

Sempat Mangkir, KPK Minta Aher Kooperatif di Pemeriksaan Pekan Depan

Sempat Mangkir, KPK Minta Aher Kooperatif di Pemeriksaan Pekan Depan

News | Jum'at, 04 Januari 2019 | 22:37 WIB

KPK Bidik Pejabat Lain di Kasus Suap Proyek  Sistem Air Minum

KPK Bidik Pejabat Lain di Kasus Suap Proyek Sistem Air Minum

News | Jum'at, 04 Januari 2019 | 20:26 WIB

KPK Siap Bantu KPU Menyusun Materi Debat Tema Korupsi

KPK Siap Bantu KPU Menyusun Materi Debat Tema Korupsi

News | Jum'at, 04 Januari 2019 | 18:53 WIB

Suap Proyek Air Minum, KPK Mulai Periksa Saksi di Lingkungan PUPR

Suap Proyek Air Minum, KPK Mulai Periksa Saksi di Lingkungan PUPR

News | Jum'at, 04 Januari 2019 | 12:42 WIB

Terkini

Gerindra Minta Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Diusut Tanpa Intervensi

Gerindra Minta Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Diusut Tanpa Intervensi

News | Rabu, 04 November 2026 | 21:32 WIB

Awas! Harga Bitcoin di Ambang Jurang, Ini Level Kritis yang Wajib Dipantau

Awas! Harga Bitcoin di Ambang Jurang, Ini Level Kritis yang Wajib Dipantau

Bisnis | Rabu, 04 November 2026 | 21:25 WIB

Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara

Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara

Jogja | Rabu, 04 November 2026 | 21:18 WIB

Dari Modal Rp 400 Ribu, Ade Sukses Kembangkan Usaha Rumahan hingga Beromzet Rp 98 Juta

Dari Modal Rp 400 Ribu, Ade Sukses Kembangkan Usaha Rumahan hingga Beromzet Rp 98 Juta

Lifestyle | Rabu, 04 November 2026 | 21:14 WIB

20.980 Prajurit TNI Disiapkan ke Jakarta, TNI AD Ungkap Alasan Pengerahan Pasukan

20.980 Prajurit TNI Disiapkan ke Jakarta, TNI AD Ungkap Alasan Pengerahan Pasukan

Sumsel | Rabu, 04 November 2026 | 21:14 WIB

Daftar Angka Keberuntungan 12 Shio dari Tikus hingga Babi

Daftar Angka Keberuntungan 12 Shio dari Tikus hingga Babi

Lifestyle | Rabu, 04 November 2026 | 21:05 WIB

Kepala Bappeda DKI Atika Nur Rahmania Meninggal Dunia

Kepala Bappeda DKI Atika Nur Rahmania Meninggal Dunia

News | Rabu, 04 November 2026 | 21:04 WIB

Lagu Anak-anak Berjaya Lagi! Sikilku Iso Muni Sabet AMI Awards 2026

Lagu Anak-anak Berjaya Lagi! Sikilku Iso Muni Sabet AMI Awards 2026

Entertainment | Rabu, 04 November 2026 | 21:02 WIB

Ulasan Cerpen Senyum Karyamin: Ironi Kemiskinan dan Kritik Ahmad Tohari

Ulasan Cerpen Senyum Karyamin: Ironi Kemiskinan dan Kritik Ahmad Tohari

Your Say | Rabu, 04 November 2026 | 21:00 WIB

Isu Pengerahan Warga Berbayar Rp50 Ribu di Jogja, RANS Akui Rombak Ulang Agenda

Isu Pengerahan Warga Berbayar Rp50 Ribu di Jogja, RANS Akui Rombak Ulang Agenda

Bisnis | Rabu, 04 November 2026 | 20:56 WIB

×