Suara.com - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyindir para pejabat negara yang tega melakukan korupsi pada bantuan untuk korban bencana alam. Karena itu Prabowo menilai kalau kini sudah tidak bisa menaruh harapan kepada para elit-elit di Jakarta.
Prabowo menaruh perhatian serius atas adanya praktik korupsi bantuan bencana alam. Ungkapan Prabowo itu disampaikan saat dirinya berpidato di depan para korban bencana tsunami, gempa dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala.
"Kita harus waspada, kita juga sedih di beberapa tempat ketahuan ada saja yang korupsi bantuan untuk bencana. Saya tidak mengerti, ada saja kelakuan seperti itu di saat saudara-saudara kita terkena musibah," kata Prabowo pada acara Temu Kader, Simpatisan dan Relawan dalam Kegiatan Prabowo Menyapa Masyarakat Sulawesi Tengah di Hotel Santika, Palu, Selasa (8/1/2019).
Prabowo mengungkapkan, para elit-elit yang ada di Jakarta sudah lama mengecewakan negara lantaran tidak bisa memenuhi keinginan utama bangsa yakni melihat Indonesia bersih dari praktik korupsi. Di sisi lain, Prabowo yakin kalau masyarakat selama ini sadar dengan apa yang dilakukan para elit tersebut.
"Negara kita sudah lama dikecewakan oleh elit-elit yang ada di Jakarta, kita ingin negara kita tidak korupsi, kita harus selamatkan bangsa Indonesia. Dan saya berpandangan bahwa elit di Jakarta sudah tidak bisa diharapkan lagi. Saya melihat rakyat sudah mengerti, sudah sadar, dan rakyat Indonesia tidak mau di bohongi lagi," ujarnya.
Karena itulah Prabowo kemudian melihat kalau negara memiliki pekerjaan rumah yang berat karena praktik korupsi yang terus dilakukan oleh para elit-elit negara. Hal itu pula yang membuat Prabowo meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
"Kita masih punya pekerjaan yg berat kita harus selamatkan masa depan bangsa kita semua, kita harus memiliki pemerintah yang tidak korup. Ini panggilan untuk bangsa dan negara kita. Itu perjuangan saya, itu perjuangan kita semua," pungkasnya.
Untuk diketahui, sejumlah praktik korupsi penanganan bencana alam terjadi di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia. Yang pernah mengejutkan publik ialah kasus korupsi dana rehabilitasi gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk pembangunan gedung SD dan SMP yang melibatkan Anggota DPRD, Kepala Dinas dan pihak kontraktor dengan barang bukti yang ditemukan sebesar Rp 30 juta.
Selain itu, kasus korupsi pembangunan gedung shelter tsunami di daerah Pandeglang Banten senilai Rp 18 miliar. Proyek tahun 2014 itu menyeret sejumlah nama salah satunya ialah PPK dari Kementerian Pekerjaan Umum, Ahmad Gunawan.
Kasus terakhir, KPK mengungkap adanya praktik korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 dalam proyek pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.
TERPOPULER
