Suara.com - Direktur Utama PT LRT Jakarta Allan Tandiono mengakui kehadiran kereta cepat Lintas Rel Terpadu atau LRT belum maksimal membantu mengurangi kerugian akibat kemacetan yang terjadi di Jakarta. Sebab, saat ini koridor LRT yang baru akan beroperasi masih minim.
Allan mengatakan, saat ini koridor 1 dengan rute Velodrome hingga Kelapa Gading sepanjang 5,8 kilometer belum mampu membantu mengurai kemacetan yang ada. Terlebih, LRT dihadapkan dengan permasalahan integrasi antar moda transportasi umum yang belum lengkap.
"Dengan koridor 5,8 kilometer tentunya belum maksimal kita berkontribusi. Sekarang problemnya jaringan masih belum komplit dan integrasinya masih belum optimal," kata Allan saat ditemui di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, Jumat (11/1/2019).
Pada koridor pertama, dalam satu rangkaian LRT terdiri dari 6 gerbong dan di tiap gerbongnya mampu menampung sebanyak 810 penumpang. Dalam sehari LRT menargetkan bisa membawa sebanyak 14.000 penumpang.
Namun, kehadiran LRT dinilai baru bisa efektif membantu mengurangi kemacetan jika koridor LRT telah dibangun sempurna sepanjang 116 kilometer mengelilingi Jakarta. Allan pun belum bisa memastikan kapan perluasan koridor LRT akan dilakukan agar pengoperasian LRT bisa berjalan maksimal mengurai kemacetan.
Pasalnya, LRT koridor pertama pun masih dalam tahap percobaan dan baru akan dioperasikan pada Februari 2019. Sementara, hingga kini pun belum ada pembahasan rencana pembangunan LRT koridor berikutnya dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Ini mungkin harus konfirmasi ke Pemprov DKI kapan pembangunan koridor selanjutnya. Kalau dari operator kita sendiri kita berharap ya secepat mungkin, kalau bisa cepat ya cepat," ungkap Allan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut adanya kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) sebesar Rp 65 triliun per tahun berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Angka itu diralat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang mengatakan kerugian Jakarta akibat kemacetan yang ditimbulkan justru lebih tinggi mencapai Rp 100 triliun per tahun.
"Setelah rapat selesai, angka itu dikoreksi oleh pak wapres. Kami juga angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, bukan Rp 65 triliun lagi, lebih besar," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).
TERPOPULER
