Harga Tiket Pesawat Mahal, Luhut: Maskapai Nggak Bebas Merdeka

Pebriansyah Ariefana | Walda Marison | Suara.com

Senin, 14 Januari 2019 | 15:33 WIB
Harga Tiket Pesawat Mahal, Luhut: Maskapai Nggak Bebas Merdeka
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Kamis (22/11/2018). (Suara.com/Dwi Bowo Raharjo)

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Maritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi keresahan masyarakat soal harga tiket pesawat mahal. Luhut minta maskapai penerbangan jangan seenaknya.

Maskapai diketahui mematok harga terlampau tinggi. Luhut menegaskan tiap maskapai harus turut dengan peraturan pemerintah terkait harga tiket pesawat mahal.

Hal itu dikatakan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritiman, Jalan MH. Thamrin, Senin (14/1/2019).

"Harga tiket kan pemerintah sudah banyak aturannya. Nurut lah. Jangan semau maunya maskapai," ujarnya.

Menurut dia aturan pemerintah sudah jelas terkait pengaturan tarif atas dan tarif bawah tiket pesawat terbang. Jika harga di luar dari apa yang telah diatur, masyarakat akan terkena langsung dampaknya.

"Nggak bebas merdeka. Harus nurut, Kita nggak mungkin bikin aturan yang merugikan. Perusahaan harus efisien," jelasnya.

Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, sebagian masyarakat mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat . Padahal musim angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 telah usai. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menyalahkan dolar AS sebagai biang keroknya.

“Mestinya begini, tarif itu memang dinikmati konsumen. Tapi kita juga mengetahui mereka itu membayar dengan dolar beli pesawat dengan dolar, membeli avtur dengan dolar tapi tarifnya rupiah," kata JK dalam Seminar dan Dialog Nasional Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia di Jakarta, Senin (14/1/2019).

JK mengungkapkan, maskapai menggunakan dolar AS untuk biaya operasional seperti pembayaran pesawat dan pembelian avtur. Sementara, tarif yang dikenakan kepada konsumen menggunakan mata uang rupiah.

"Maka, mau tidak mau harus ada penyesuaian-penyesuaian secara bertahap," ujarnya.

Menurut JK, kenaikan tarif tersebut sulit untuk dihindari oleh para maskapai penerbangan. Pasalnya, penyesuaian tarif diperlukan agar kondisi keuangan maskapai tetap terjaga.

JK mengatakan, maskapai mengalami kerugian terus menerus dan bangkrut karena tarif tiket pesawat.

"Kita harus hati-hati juga dengan mempertimbangkan dua unsur itu. Unsur konsumen, dan unsur perusahaan," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Tiket Pesawat Mahal Ditambah Bagasi Bayar, YLKI : Tindakan Semena-mena

Tiket Pesawat Mahal Ditambah Bagasi Bayar, YLKI : Tindakan Semena-mena

Bisnis | Minggu, 13 Januari 2019 | 13:47 WIB

Panggil Petinggi Maskapai, Menhub Janji Masalah Tiket Mahal Cepat Selesai

Panggil Petinggi Maskapai, Menhub Janji Masalah Tiket Mahal Cepat Selesai

Bisnis | Minggu, 13 Januari 2019 | 11:35 WIB

Ada Pengaruh Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Tambang Batubara

Ada Pengaruh Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Tambang Batubara

Bisnis | Senin, 17 Desember 2018 | 13:46 WIB

Luhut soal Penembakan Trans Papua: Jika Ada Tentara, Mestinya Tak Masalah

Luhut soal Penembakan Trans Papua: Jika Ada Tentara, Mestinya Tak Masalah

News | Selasa, 04 Desember 2018 | 15:44 WIB

Merpati Airlines Tak Jadi Pailit, Siap-siap Mengudara Lagi

Merpati Airlines Tak Jadi Pailit, Siap-siap Mengudara Lagi

Bisnis | Rabu, 14 November 2018 | 15:37 WIB

Terkini

Geledah Rumah Bupati Tulungagung dan Ajudannya, KPK Temukan Dokumen Alat Tekan

Geledah Rumah Bupati Tulungagung dan Ajudannya, KPK Temukan Dokumen Alat Tekan

News | Jum'at, 17 April 2026 | 13:54 WIB

Iran Tuntut Keadilan Dunia Atas Pembunuhan Pejabat Akibat Serangan Militer Israel

Iran Tuntut Keadilan Dunia Atas Pembunuhan Pejabat Akibat Serangan Militer Israel

News | Jum'at, 17 April 2026 | 13:45 WIB

Kelola Selat Hormuz, Iran Proyeksikan Pendapatan Hingga Rp258 Triliun

Kelola Selat Hormuz, Iran Proyeksikan Pendapatan Hingga Rp258 Triliun

News | Jum'at, 17 April 2026 | 13:43 WIB

Tak Ingin Publik Curiga, TB Hasanuddin 'Wanti-wanti' Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Harus Terbuka

Tak Ingin Publik Curiga, TB Hasanuddin 'Wanti-wanti' Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Harus Terbuka

News | Jum'at, 17 April 2026 | 13:38 WIB

Kawal Kasus di UI, Menteri Brian Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Pelecehan Seksual

Kawal Kasus di UI, Menteri Brian Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Pelecehan Seksual

News | Jum'at, 17 April 2026 | 13:25 WIB

Kisi-kisi Negosiasi AS - Iran di Pakistan Putaran Kedua

Kisi-kisi Negosiasi AS - Iran di Pakistan Putaran Kedua

News | Jum'at, 17 April 2026 | 13:17 WIB

Tak Lagi Gratis, Pemprov DKI Bakal Atur Ulang Skema Pajak Kendaraan Listrik

Tak Lagi Gratis, Pemprov DKI Bakal Atur Ulang Skema Pajak Kendaraan Listrik

News | Jum'at, 17 April 2026 | 13:07 WIB

Ikan Sapu-Sapu Jakarta Bisa Pupuk Organik, KKP Ingatkan Bahaya Jika Dikonsumsi

Ikan Sapu-Sapu Jakarta Bisa Pupuk Organik, KKP Ingatkan Bahaya Jika Dikonsumsi

News | Jum'at, 17 April 2026 | 12:32 WIB

Wamenkomdigi: Generative AI Bikin Lansia Bingung, Konten Rekayasa Wajib Watermark

Wamenkomdigi: Generative AI Bikin Lansia Bingung, Konten Rekayasa Wajib Watermark

News | Jum'at, 17 April 2026 | 12:25 WIB

Pemerintah AS Kaji Ulang Aturan Daur Ulang Plastik, Lingkungan Terancam?

Pemerintah AS Kaji Ulang Aturan Daur Ulang Plastik, Lingkungan Terancam?

News | Jum'at, 17 April 2026 | 12:20 WIB