Haris Azhar: Orang Golput Berhak Menuntut Presiden

Agung Sandy Lesmana | Stephanus Aranditio
Haris Azhar: Orang Golput Berhak Menuntut Presiden
Direktur Lokataru Haris Azhar saat berkunjung ke Suara.com, Jakarta, Kamis (17/1). [Suara.com/Oke Atmaja]

Meski mengaku tak akan mencoblos, Haris menganggap warga negara yang memilih golput masih berhak untuk menuntut kepada siapa pun presiden yang terpilih.

Suara.com - Aktivis HAM Haris Azhar menilai kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang saat ini sedang berdebat tema HAM di Hotel Bidakara, Jakarta memiliki latar belakang yang sama. Karenanya, ia memilih untuk golput pada 17 April mendatang.

Haris menjelaskan pilihannya untuk golput pada pilpres 2019 adalah hak warga negara. Meski mengaku tak akan mencoblos, Haris menganggap warga negara yang memilih golput masih berhak untuk menuntut kepada siapa pun presiden yang terpilih.

"Tiket kita untuk menuntut negara itu dari konstitusi kita sebagai warga negara, bukan tiket yang dari kertas coblos," jelas Haris di acara Facebook Live Suara.com

Terkait hal ini, Direktur LSM Lokataru Foundation itu mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk tidak terlalu ambil pusing dengan pemilihan presiden kali ini. Dia lebih menyarankan warga untuk mempersiapkan diri menerima presiden terpilih nanti.

"Saya mengajak semua warga, kita lebih penting mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan siapa yang akan jadi presiden, bukan sibuk memilih yang mana, atau sibuk menjustifikasi pilihannya masing-masing," kata Haris Azhar saat berkunjung ke Kantor Suara.com, Kamis (17/1/2019).

Haris menilai situasi politik pada masa pemilu saat ini ada sebuah pemaksaan untuk memilih satu dari dua pilihan yang menurutnya sama saja, tidak mementingkan kasus HAM berat masa lalu.

"Hari ini kita dipaksa untuk menjadi pendukung 1 atau pendukung 2, netral tidak boleh, argumentasi dibikinlah macem macem, fitnah tanpa verifikasi. Jadi situasi seperti ini kayak kita ini orang berdosa, jadi kalau tidak pilih 1 dianggap pilih 2, begitu juga sebaliknya, ini menurut saya sudah ajaib," kata Haris Azhar.

Sebelumnya, banyak Aktivis HAM menilai Joko Widodo sebagai pelindung pelanggar HAM karena mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, sementara Prabowo Subianto disebut-sebut sebagai terduga pelanggar HAM karena disebut terlibat dalam penculikan aktivis 1998.

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS