Suhartono sendiri mengakui menghabiskan Rp 20 juta untuk menggelar acara penyambutan Sandiaga. Uang itu salah satunya dibagikan ke ibu-ibu yang datang dengan nilai Rp 20 ribu, Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per orang.
Peraturan Hukum:
Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Sementara pada Pasal 1 Angka 3 huruf B UU Desa disebutkan: kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
Kesimpulan:
Prabowo benar bahwa ada kepala desa di Jatim yang mendukungnya diproses hukum dan dipenjara. Namun, ia salah bahwa kades itu dipenjara karena mendukungnya, melainkan menyelewengkan wewenangnya sebagai aparat desa.
Karenanya, Prabowo dalam hal ini bisa dikategorikan melakukan disinformasi.
***
Capres dan Cawapres nomor urut 1 maupun 2, Jokowi – Maruf Amin serta Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, melakoni debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) senin.
Baca Juga: Prabowo: Pejabat yang Menyimpang Akan saya Pecat!
Debat pertama mengusung tema soal penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan tindak pidana korupsi, serta tindak pidana terorisme.
Tim Suara.com dan sejumlah media online lainnya melakukan pengecekan terkait klaim-klaim maupun data yang terlontar dalam arena debat Pilpres 2019.
Pengecekan itu dilakukan untuk menentukan apakah klaim maupun data yang disajikan kedua pasangan peserta Pilpres 2019 merupakan kebenaran atau kebohongan alias hoaks.
