Dalam penataan sistem manajemen SDM Aparatur, pada tahun 2018, Kementerian PANRB telah melakukan sejumlah langkah. Pertama, memperkuat kebijakan penataan sistem manajemen SDM ASN, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU nomor 5 /2014 tentang ASN, Kementerian PANRB berupaya terus memperkuat sistem manajemen SDM ASN melalui penetapan berbagai kebijakan teknis. Terobosan penting lainnya adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi kekurangan pegawai dengan tenaga - tenaga yang kompeten.
Tahun 2018 pemerintah telah melaksanakan pengadaan CPNS dengan jumlah formasi 238.015 yang difokuskan pada tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis / infrastruktur. Tercatat jumlah pelamar mencapai 3.628.620 orang dan jumlah yang lolos seleksi adalah 178.557 orang. Seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) pada 240 titik yang terdiri dari fasilitas CAT BKN, UNBK Kemendikbud, dan fasilitas mandiri instansi pemerintah.
Pemerintah juga memanfaatkan CPNS lulusan sekolah tinggi kedinasan sebagai agen pemersatu dan perekat NKRI melalui sistem penempatan yang menyebar ke seluruh daerah dan k/l, tidak langsung ditempatkan di daerah asal.
Tak hanya itu, di tahun yang sama Kementerian PANRB juga menggelar Anugerah ASN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama teladan dan PNS Inspiratif yang menjadi sosok panutan dalam menjalankan tugas dengan baik, berkinerja tinggi, berprestasi, dan menginspirasi ASN lainnya.
Kementerian PANRB juga melakukan kerja sama internasional bidang pengelolaan SDM aparatur dengan Australian Public Service Commission (APSC) dan Ministry of Personnel Management – Republic of Korea.
Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, tahun 2018 antara lain dilakukan melalui pembangunan Mal Pelayanan Public (MPP) di berbagai daerah. Kalau tahun 2017 terbangun 3 MPP, pada tahun 2018 bertambah 8 MPP. Jumlah ini terus berlanjut pada tahun ini. Kementerian PANRB mencatat sekitar 15 usulan yang masuk untuk ditetapkan.
Untuk mendorong inovasi dalam pelayanan publik, dilakukan dengan kompetisi inovasi pelayanan publik. “Dengan kompetisi ini terjadi peningkatan kualitas inovasi yang diajukan,” jelas Syafruddin.
Pubic trust
Syafruddin menambahkan, dalam era demokratisasi, pemerintah dituntut untuk selalu bekerja dengan berorientasi pada public trust. Salah satu caranya dapat dicapai melalui transformasi birokrasi yang lebih profesional, dengan menerapkan prinsip - prinsip pemerintahan yang semakin terbuka, transparan, dan akuntabel.
Iklim kerja yang kolaboratif antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat, semakin menjadi esensi penting bagi pemerintahan agar dapat merancang, mengawal, menajamkan hingga mengantar program - program mencapai sasaran secara optimal, serta menyentuh ke jantung harapan publik.
”Inilah esensinya. Refleksi dan resolusi ini mencerminkan proses keterbukaan, membuka paradigma yang semakin terbuka terhadap hal - hal prediktif yang dapat dijangkau melalui proses analisis di masa lampau,” ujarnya.
Harapannya dengan refleksi tidak mengulang kesalahan, evaluasi tentang apa yang sudah diberikan untuk negara. Sedangkan, resolusi menajamkan upaya mewujudkan harapan untuk bekerja lebih baik, bermanfaat lebih luas, melakukan program dengan lebih progresif, konsisten mereformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan.
“Tugas saya di penghujung ini, adalah mengoptimalkan pekerjaan atas perencanaan jangka panjang yang telah dijabarkan melalui program - program tahunan, memperbaiki metode implementasinya, menjaga sinerginya dengan kementerian terkait, serta mendorong aparaturnya agar lebih optimal,” tegas Syafruddin.
Ia menambahkan dalam memperbaiki birokrasi pihaknya memerlukan dukungan dan kolaborasi yang kuat dari seluruh instansi lintas kelembagaan, serta membutuhkan legitimasi dari masyarakat, serta kepercayaan dari seluruh stakeholder terkait.
Pada kesempatan tersebut juga, Syafruddin memberikan apresiasi dan terima kasih yang sangat mendalam kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Ketua Komisi II DPR, Ketua Ombudsman, Kepala KSP, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, Kepala BPKP, Ketua KASN, serta instansi lainnya yang telah mendukung terlaksananya seluruh program kerja Kementerian PANRB untuk tahun 2018, juga tahun 2019 mendatang.
Menteri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian PANRB yang telah bekerja dengan giat dan sungguh - sungguh merealisasikan seluruh perencanaan program dengan capaian yang sungguh luar biasa. “Jangan pernah berhenti untuk selalu memberikan yang terbaik untuk negara. Jangan pernah berdiam diri apalagi berpangku tangan saat perubahan itu datang. Mari bersama mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia yang Madani,” pungkasnya.
TERPOPULER
