-
Gubernur Pramono Anung melantik 1.842 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
-
Pelantikan ini bertujuan memperkuat reformasi birokrasi dan menerapkan sistem meritokrasi secara konsisten.
-
Peningkatan inovasi pelayanan publik menjadi fokus utama demi transformasi Jakarta menjadi kota global.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi melantik 1.842 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Upacara pelantikan yang digelar di halaman Balai Kota pada Rabu (5/11/2025) ini mencakup pejabat administrator, pengawas, ketua kelompok, ketua subkelompok, hingga kepala puskesmas.
Langkah masif ini, menurut Pramono, merupakan bagian integral dari agenda penataan birokrasi dan penguatan reformasi struktural di tubuh Pemprov DKI Jakarta.
Ia menaruh harapan besar agar para pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab dan menjaga marwah integritas.
"Saya ucapkan selamat kepada 1.842 pejabat yang hari ini dilantik. Jabatan ini bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga tanggung jawab besar yang menuntut integritas, kompetensi, dan inovasi dalam mewujudkan program-program prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta," ujar Pramono.
Pramono menjelaskan bahwa pelantikan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat struktur organisasi pemerintah daerah demi menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif.
Ia juga mengisyaratkan bahwa proses mutasi dan promosi akan terus berlanjut secara dinamis sesuai kebutuhan.
"Ke depan, akan dilakukan pelantikan berikutnya untuk kebutuhan mutasi dan promosi jabatan sebagai langkah memperkuat kinerja organisasi, mendorong percepatan pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," katanya.
Seluruh proses ini, tegasnya, telah melalui prosedur yang akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari kepala perangkat daerah serta telah mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Saya bersama Bapak Wakil Gubernur berkomitmen untuk menerapkan sistem meritokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel dalam setiap proses seleksi dan penilaian pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kami ingin memastikan setiap jabatan diisi oleh ASN yang memiliki kapasitas dan dedikasi terbaik," ucapnya.
Sementara di tengah upaya transformasi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing tinggi, Pramono menyoroti krusialnya kerja sama lintas sektor dan inovasi berkelanjutan dalam pelayanan.
Peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan kota yang kompleks.
"Kita tidak boleh berhenti untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat," katanya.
TERPOPULER
