Suara.com - Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Laksana Tri Handoko menjamin tidak ada pemecatan pegawai terkait kebijakan Peraturan Kepala (Perkap) LIPI Nomor 1 Tahun 2019 tentang reorganisasi yang sempat menimbulkan kontroversi di lingkungan internal LIPI.
Handoko menjelaskan kebijakan ini justru membuat peneliti bisa lebih fokus melakukan aktivitas penelitian dan tidak terbebani administrasi.
"Tidak ada pemecatan pegawai non-PNS, apalagi PNS. Sejak awal (pemecatan) itu juga tidak ada, yang kita lakukan adalah redistribusi," kata Handoko saat berdialog dengan profesor dan peneliti yang melakukan aksi demo di Gedung LIPI, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2019).
Dia menambahkan administrasi akan dibebankan kepada pegawai administrasi pendukung sehingga peneliti tidak lagi terbenani dengan urusan administrasi.
"Kenapa kita harus melakukan redistribusi? Jadi, redistribusi itu kita lakukan terkait dengan reorganisasi struktur administrasi pendukung, itu sebabnya fokusnya itu adalah di empat biro dan empat pusat ditambah struktur administrasi pendukung di semua satuan tugas," tambahnya.
Sebelumnya, Perka Nomor 1 Tahun 2019 itu mendapat penolakan dari para profesor dan peneliti yang sudah lama bekerja disana. Mereka melakukan aksi damai di Gedung LIPI menuntut pencabutan perka tersebut dan pergantian kepala LIPI.
Tuntutan tersebut terdiri dari lima poin yang ditandatangani oleh Handoko setelah menerima dialog dengan pengunjukrasa yang melakukan aksi damai di Kantor LIPI, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2019).
5 poin dalam surat tersebut diantaranya pemberhentian kebijakan reorganisasi (Perka LIPI Nomor 1 Tahun 2019), membentuk tim evaluasi, pengkajian ulang kebijakan, kejelasan desain organisasi, dan pengembalian kebijakan organisasi yang lama yakni Perka LIPI No.1 tahun 2014.
Namun dua poin tentang pemberhentian kebijakan reorganisasi dan pengembalian kebijakan organisasi yang lama masih akan menjadi bahan diskusi tim evaluasi. Awalnya dua poin ini menjadi perdebatan alot kedua kubu.
