Suara.com - Mantan staf khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Said Didu mengkritik model pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menurutnya lebih fokus pada komersial dan hanya untuk pencitraan belaka tanpa melihat kebutuhan dasar rakyat.
Said mengungkapkan selama empat tahun, Jokowi hanya sibuk memenuhi kepentingan komersial. Padahal menurutnya masih banyak infrastruktur dasar yang belum mendapatkan perhatian dari Jokowi seperti gedung sekolah, rumah murah, hingga puskesmas.
"Selama ini Jokowi sibuk bangun tol, bangun LRT, MRT, itu untuk kepentingan komersial. Sementara infrastruktur dasar untuk rakyat seperti rumah murah, gedung sekolah, puskesmas, enggak tersentuh," kata Said dalam sebuah diskusi di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2019).
Selain itu, Said juga menilai kalau pembangunan infrastruktur pada rezim Jokowi terlihat ugal-ugalan dan hanya untuk pencitraan politik. Pasalnya Said melihat kalau infrastruktur yang telah dibangun justru tanpa perencanaan yang matang.
Said pun memberikan contoh pada pembangunan tol Trans Jawa. Pembangunan itu dilihat Said tidak direncanakan secara matang dan tidak memperdulikan uji kelayakan. Belum lagi tarif tol Trans Jawa yang sangat mahal sehingga para pengguna jalan tol itu khususnya para pengendara truk berteriak lantaran ongkosnya yang harus ditambah.
"Belum lagi proyek LRT yang dianggap layak kalau tiketnya Rp 45.000 sekali jalan. Lalu siapa nanti yang pakai moda transportasi ini. Sopir-sopir dan pengusaha logistik sudah teriak karena tarif tol mahal, sekarang manfaat untuk rakyat apa?" ujarnya.
Pembangunan jalan tol itu, imbuh Said, juga membuat BUMN menanggung utang.
"Orang-orang BUMN harus berhati-hati. Undang-undang memandatkan BUMN tidak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak layak. Infrastruktur yang dibangun sekarang adalah infrastruktur komersial yang dibebankan ke BUMN dengan mengabaikan kelayakan," pungkasnya.
