Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi angkat suara mengenai rapat bareng Gubernur Papua Lukas Enembe pada hari Jumat (1/2) dua pekan lalu.
Rumor yang beredar menyebut, rapat bareng Gubernur Papua Lukas Enembe tersebut erat terkait dugaan penganiayaan terhadap penyidik KPK di Hotel Borobudur sehari setelahnya, Sabtu (2/2).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, rapat tersebut merupakan lanjutan dari acara Tim Stanas Pencegahan Korupsi yang digelar sehari sebelumnya, Kamis (31/1).
“Tim Stranas Pencegahan Korupsi menyelenggarakan acara Kickoff One Map dengan mengundang pemerintah provinsi. Ada lima pemprov yang hadir, yakni Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua,” kata Febri, Senin (11/2/2019).
Dalam pertemuan hari Kamis itu, Pemprov Papua diwaliki oleh sekretaris daerah, asisten II gubernur, inspektur, kepala dinas perkebunan, kadis kelautan dan perikanan, dan sejumlah staf.
Febri mengungkapkan, acara tersebut digelar di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Acara itu juga digunakan KPK untuk menyosialisasikan susunan baru anggota Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan alias Korsupgah KPK.
"Selang sehari, Jumat (1/2) sekitar pukul 19.10 WIB, kami membahas program pencegahan khusus di Papua. Hadir Gubernur Papua Lukas Enembe serta sekda. Rapatnya di ruang pleno pencegahan,” tutur Febri.
Dalam rapat itu, kata Febri, KPK dan Pemprov Papua membahas mengenai pengelolaan APBD, PBJ, TSP, penguatan APIP, manajemen PNS, laporan harta kekayaan pejabat negara, dan optimalisasi penerimaan daerah.
Baca Juga: Jadi Sutradara, Maxime Bouttier Kok Nggak Ajak Prilly Latuconsina?
"Rapat itu dihadiri oleh pemimpin KPK, yakni Wakil Ketua Pak Saut Situmorang, Deputi Bidang Pencegahan dan Tim Korsupgah yang wilayah tugasnya termasuk Provinsi Papua," kata Febri.
Sebelumnya diberitakan, kuasa hukum Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening, mendesak KPK terbuka menjelaskan penyelidikan kasus yang sedang ditangani di daerah tersebut.
Menurut Roy, keterbukaan KPK itu penting agar lembaga antirasywah tersebut tak merusak citra gubernur.
"KPK sebagai penegak hukum harus jujur menjelaskan secara terbuka mengenai apa tindak pidana yang tengah diselidiki. Gubernur Papua dipanggil KPK untuk berkoordinasi mengenai pemberantasan korupsid pada hari Jumat. Tapi kenapa hari Sabtunya melakukan OTT,” tudingnya.
