Suara.com - KPK menggeledah tiga lokasi di Jakarta terkait penyidikan kasus proyek fiktif yang dilakukan empat perusahaan subkontraktor, dalam proyek PT Waskita Karya (Persero) tbk.
Tiga lokasi yang digeledah KPK adalah rumah Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani. Desi adalah mantan Kepala Divisi PT Waskita Karya.
Kemudian dua rumah milik pensiunan pegawai negeri sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di jalan Selawah Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur.
"Dalam dua hari ini KPK melakukan rangkaian penggeledahan di tiga lokasi di Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi, Selasa (12/2/2019).
Menurut Febri, penggeledahan dilakukan sebagai bagian penyidikan terhadap tersangka Fathor Rahman (FR), General Manager Of Division IV periode 2017 hingga kekinian.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen yang merupakan bukti dugaan proyek fiktif tersebut.
Sebelumnya, KPK menetapkan dua mantan petinggi PT Waskita Karya sebagai tersangka kasus proyek fiktif pada Senin (17/12/2018).
Dua tersangka itu adalah mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman, dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar.
Fathor dan Yuly diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.
"Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.
Diduga keempat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.
Namun, selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak, termasuk diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.
Atas kasus tersebut, diduga kerugian negara dari hitungan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencapai Rp 186 miliar.
TERPOPULER
