Suara.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso membantah pihaknya terlibat dalam dugaan kampanye hitam yang dilakukan emak-emak kepada Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi di Karawang, Jawa Barat.
Priyo menyatakan, pihaknya tidak pernah menginstruksikan kepada siapapun untuk melakukan kampanye hitam kepada siapapun.
"Tidak ada perintah yang resmi, tidak pernah ada arahan resmi dari BPN Prabowo-Sandi untuk melakukan hal-hal yang melanggar tata etika dan aturan," ujar Priyo di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).
Priyo juga menepis dugaan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin yang menilai adanya aktor intelektual di balik kampanye hitam emak-emak di Karawang. Priyo menilai kejadian semacam itu alamiah terjadi di masyarakat dan bisa menimpa siapapun termasuk Prabowo-Sandiaga.
"Saya meluruskan bahwa tuduhan itu tidak benar dan tidak bedasar, karena tidak pernah perintah," ujar dia.
"Itu perlu diluruskan, mungkin kejadian tiba-tiba dan itu bisa terjadi kesiapapun juga," imbuhnya.
Terkait hal itu, Priyo mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Hanya saja, Priyo menilai pihak kepolisian tidak sepatutnya menangkap ketiga emak-emak tersebut.
"Saya meminta aparat penegak hukum atau kepolisian berlaku adil karena yang kita saksikan aparat kepolisian sering juga begitu, aktifnya untuk segera menangani masalah-masalah jika kita pandang yang berkaitan dengan oposisi," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Moeldoko menganggap tiga emak-emak yang diduga dari relawan Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo - Sandiaga (PEPES) menyebarkan kampanye hitam secara terstruktur. Menurut dia, tidak mungkin jika ada pendukung melakukan aksi tersebut tanpa ada instruksi.
Baca Juga: Indahnya Masjid Tokyo Camii, Lokasi Pernikahan Syahrini dan Reino Barack
"Terstrukturlah pasti. Enggak mungkin menjalankan kalau enggak ada perintah," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).
