Mensos Salurkan Bantuan Tahap I di Kabupaten Lumajang

Suara.com - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap l 2019, senilai total Rp 64.213.060.000 untuk Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Untuk kabupaten ini, bansos PKH mencakup 46.398 keluarga dengan nilai Rp 54.327.250.000, sementara BPNT mencakup 89.871 keluarga, dengan nilai Rp 9.885.810.000.

Menurut Mensos, presentase kemiskinan saat ini 9.66 persen, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2018. Jumlah ini merupakan capaian penting, meskipun secara riil, jumlah warga kurang mampu tidaklah sedikit.

"Maka usulan meningkatkan anggaran bantuan sosial termasuk PKH dan BPNT, bisa dipandang sebagai upaya pemerintah melakukan percepatan penanganan masalah kemiskinan. Di lain pihak, juga untuk mendorong proses graduasi KPM (Keluarga Penerima Manfaat), sehingga bansos bisa dialokasikan untuk warga kurang mampu lainnya," katanya, usai menghadiri kegiatan Sosialisasi PKH dan BPNT di Lumajang, Senin (11/3/2019).

Secara umum, pada penyaluran bansos Tahap l 2019, Kementerian Sosial menyalurkan Rp 2,284,533,755,000 untuk Jawa Timur.

Hadir dalam kegiatan ini, anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi, dan anggota 3 BPK, Achsanul Qosasi, Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Tampak hadir pula, Inspektur Jenderal Kemensos, Dadang Iskandar, Staf Ahli Mensos, Prof. Syahbuddin, Karo Humas, Sonny W. Manalu dan Karo Umum, Adi Wahyono.

Menurut Mensos, presentase angka kemiskinan menjadi sebesar 9,66 persen punya makna penting karena juga dibarengi dengan penurunan indeks gini, yakni 0,381.

"Ini bukti nyata bahwa bansos, termasuk di dalamnya PKH dan BPNT, efektif dan punya dampak langsung dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun di sisi lain, kenaikan anggaran juga harus dibarengi dengan pengawasan sehingga pengelolaan anggaran bansos tepat sasaran," katanya.

Dalam kesempatan itu, Agus juga menyinggung soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Kartu Sembako Murah yang menjadi pelengkap Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pihaknya kini tengah mengkaji konsep, bentuk, dan program Kartu Sembako Murah.

"Konsep, bentuk, dan kegiatan kartu ini sedang kami susun dan rumuskan," katanya.

Sejumlah opsi tengah digodok, termasuk  mengintegrasikan dan menambah jangkauan Kartu Sembako Murah dengan bansos BPNT. Para KPM yang mendapatkan bansos tersebut, diharapkan tidak lagi hanya membeli beras dan telur, tetapi juga ditambah dengan kebutuhan pokok lainnya.

"Kalaupun tidak (terintegrasi) dengan Kartu Sembako Murah, bansos BPNT tidak hanya bisa untuk membeli beras dan telur, tapi juga minyak goreng dan gula," katanya, dalam kesempatan sebelumnya.

Dukung Kenaikan Anggaran
Dalam kesempatan sama, anggota Komisi XI DPR, Muhammad Nur Purnamasidi menyatakan dukungan dan apresiasinya pada bansos PKH dan BPNT, yang dinilainya memilik dampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

"Kalau tadi sudah disampaikan, presentase kemiskinan mencapai angka 9,66 persen dan indeks gini 0,381, maka saya berharap, 10 tahun lagi tidak ada PKH dan BPNT. Itu artinya kemiskinan sudah tidak ada lagi," katanya.

Nur mendukung sejumlah rencana yang akan mempercepat proses graduasi KPM PKH, salah satunya terhadap kenaikan anggaran.