Suara.com - Akibat jam kerja yang berlebih hingga malam, saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen meminta KPU pusat naikan honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Usulan tersebut disampaikan lantaran beban kerja KPPS saat penghitungan cukup berat dan diprediksi bekerja hingga malam hari.
Dikemukakan Ketua KPU Sragen Minarso, selama ini alokasi anggaran untuk KPPS di 3.360 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kabupaten Sragen mencapai Rp14,616 miliar.
Ia merinci, anggaran KPPS per TPS terdiri atas Rp 550 ribu untuk ketua, Rp 500 ribu untuk masing-masing enam anggota dan Rp 400 ribu untuk pengamanan dan ketertiban TPS yang menjadi tanggung jawab petugas perlindungan masyarakat (linmas) sebanyak dua orang per TPS. Sehingga anggaran KPPS per TPS mencapai Rp 4.350.000.
"Rencana anggaran biaya [RAB] yang membuat KPU pusat tetapi oleh mereka akan direvisi berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan per KPU kabupaten/kota. Revisi anggaran sampai sekarang belum turun. Harapannya revisi segera turun dan nilainya bertembah. Kami memang meminta alokasi anggaran tersebut ditambah, tetapi nilai tambahannya diserahkan kepada KPU pusat," ujarnya, baru-baru ini.
Beban kerja KPPS dalam proses pemungutan sampai penghitungan suara dengan lima jenis surat suara cukup berat. Sehingga, hal tersebut dimasukkan Minarso dalam DIM yang disampaikan ke KPU RI secara berjenjang.
Minarso menjelaskan kebutuhan tujuh orang KPPS sudah terpenuhi. Mereka dibantu dua personel pengamanan dan ketertiban TPS atau linmas. Total kebutuhan anggota KPPS adalah 23.520 orang plus 6.720 orang linmas.
"Untuk kebutuhan linmas kami sudah berkirim surat ke Satuan Polisi Pamong Praja [Satpol PP] Sragen. Apabila ada daerah yang kekurangan dilaporkan ke kabupaten. Tetapi pemenuhan personelnya menjadi tanggung jawab Satpol PP sedangkan anggarannya di KPU. Untuk KPPS segera kami kukuhkan," ujarnya.
TERPOPULER
