Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tidak ada lagi ego kementerian dan ego sektoral dalam aksi pencegahan korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam acara penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
"Saya ingin tegaskan apa yang sudah dituangkan dalam aksi pencegahan korupsi agar dilaksanakan dan jangan hanya dibaca. Dan jangan lagi ada ego-ego kementerian dan sektoral karena rakyat tak sabar menanti dan melihat, ingin merasakan Indonesia yang bebas dari korupsi," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan.
Dalam kesempatan ini, Jokowi mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam mencegah dan memberantas korupsi dalam empat tahun terakhir. Sehingga kata Jokowi, indeks persepsi korupsi dari skor 34 di tahun 2014 meningkat menjadi 38 di tahun 2018.
"Saya mengapresiasi dan mngargai atas kerja keras semua pihak sehingga dalam 4 tahun terakhir kita gencar dan terus menerus menekan perilaku korupsi. Sehingga indeks persepsi korupsi kita membaik dari skor 34 di tahun 2014 meningkat menjadi 38 di tahun 2018," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan data Indonesia Corruption Watch (ICW), angka pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik semakin menurun.
"Pelayanan publik juga semakin bebas pungli, surveinya menunjukkan pungli layanan kesehatan turun dari 14 persen menjadi 5 persen. Namun 5 persen masih gede. Pungli pelayanan catatan sipil menurun dari 31 persen menjadi 17 persen. Itu angka masih gede. Kita ingin angka ini turun sampai 0 persen," tutur Jokowi.
Karena itu Jokowi berharap angka pungli dalam pelayanan publik semakin menurun hingga 0 (Nol) persen.
Capres petahana nomor urut 01 itu berharap semua pihak bekerja cepat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.
Baca Juga: Survei Konsepindo Sebut Prabowo - Sandiaga Unggul di Kalangan Terpelajar
"Kita semua tahu korupsi adalah musuh bersama sebagai bangsa. Penyakit yang gerogoti kesejahteraan rakyat dan dinding yang halangi rakyat untuk bergerak maju. Tidak ada alasan yang benarkan korupsi dan tidak ada alasan bagi kita untuk menunda aksi berantas korupsi," ucap dia.
Lebih lanjut, Jokowi juga mengapresiasi gerak cepat Tim Pencegahan Korupsi untuk memastikan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dilaksanakan. Sebab kata Jokowi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sudah dituangkan dan ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 Tahun 2018 pada Juni 2018.
"Tapi yang namanya strategi hanya dokumen. Berdebu jika kita sendiri tidak melaksanakan. Sekali lagi, bahwa strategi hanya jadi dokumen berdebu, jika kita tidak melaksanakan," ucap Jokowi.
"Dalam Perpres Stranas (Strategi Nasional) pencegahan korupsi terkandung semangat bahwa kita semuanya bersama sama membuat Indonesia bebas korupsi. Dan seperti yang disampaikan ketua KPK kita tidak bisa berjalan sendiri sendiri," tandasnya.
Dalam acara tersebut hadir Pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Alexander Marwata, Basaria Pandjaitan. Kemudian hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syarifuddin, Jaksa Agung M Prasetyo dan sejumlah kepala daerah.
